Pak Jokowi, Mantabkan Ahok Jadi Pimpro Ibu Kota RI yang Baru, Dong!

Ibukota RI akan Pindah ke Kalimantan

Pada pidato kenegaraan di depan DPD dan DPRRI kemarin 16 Agustus 2019, Pak Jokowi secara resmi meminta ijin kepada rakyat Indonesia untuk memindah ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan. "Ibu kota bukan hanya simbol identitas nasional, tetapi juga mewakili kemajuan suatu bangsa. Ini perwujudan keadilan ekonomi" Memang beliau belum menyebut ke kota tertentu, namun perkiraan lokasi akan berada di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah. (New Straits Time, 16 Agustus 2019).

Pak Jokowi juga menyebut bahwa pembangunan ibukota tidak akan menggunakan dana APBN.

Ini juga didukung pernyataan Menteri Keungan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa alokasi pembangunan ibu kota baru akan dilakukan setelah proses perencanaan selesai. Namun, ia tak menyebut pasti waktu pemerintah mulai menganggarkannya dalam RAPBN 2020. Sri Mulyani menyebutkan bahwa perencanaan pendanaan lebih diberikan untuk proses perencanaan (CNN, 16 Agustus 2019).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa sekitar belasan miliar akan dikucurkan untuk membiaya rencana induk pemindahan Ibu Kota. Ia menambahkan bahwa diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 500 triliun, sementara dana APBN yang akan dialokasikan hanya sebesar Rp 93 triliun. Sisa anggaran akan menggunakan dana investasi. Pemerintah juga berencana menyewakan sejumlah aset di DKI Jakarta yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk membangun ibukota baru.

Ibukota Seperti Apa Sih yang Kita Harapkan? 

Studi berdasarkan teori tentang kota ibukota ditulis dalam judul “Campbell, Scott. 2000, Cold War Metropolis: the Fall and Rebirth of Berlin as a World City. Minneapolis: University of Minnesota”. Studi ini melihat beberapa syarat suatu kota untuk bisa menjadi ibukota. Pada saat yang sama, artikel ini juga memfasilitasi perdebatan tentang bentuk Ibukota yang baru, yang berbeda dari apa yang biasa menjadi persyaratan suatu Ibukota.

Studi melihat seringnya negara menyaratkan Ibukota yang berbeda dengan Ibu kota lain dengan pencirian, antara lain ibu kota yang heterogen, kota global, kota informasi, ‘megacities’, kota dagang atau kota regional. Pada saat yang sama, ibukota memfasilitasi fungsi menjadi tuan rumah pemerintah. Contoh yang sesuai dengan kriteria di atas adalah London karena mewakili ciri industri, budaya, komersial dan pusat kelautan.

Namun demikian, studi melemparkan 7 pertanyaan utama yang baru terkait suatu ibukota yang dilihat lebih kekinian. Pertanyaan itu adalah tentang persyaratan ibukota, yaitu : 

• Ibukota yang berbeda dan unik dibandingkan dengan kota biasa.
• Ibukota yang berbeda dengan ibukota lainnya
• Ibukota yang mampu berperan sebagai kota yang mentrasformasi sejarah
• Ibukota yang secara arsitektural mewakili identitas bangsa
• Ibukota yang memiliki struktur politik yang damai
• Ibukota yang membawa dampak positif atas pemindahannya
• Ibukota yang memiliki perekonomian lokal yang unik

Studi itu melihat bahwa Berlin dianggap memiliki syarat yang menjawab ketujuh pertanyaan di atas, dan bagaimana Berlin berbeda dengan Bonn. Pemindahan ibukota Jerman dari Bonn ke Berlin dilihat berhasil setelah 50 tahun pemindahannya.

Studi itu juga melihat kota New York City yang tidak harus menjadi ibukota, meski memenuhi syarat sebagai kota global. Artinya, peran ibukota yang unik tidak harus absolut.  Peran melayani fasilitasi kepemerintahan di Amerika lebih dijawab oleh Washington DC. Lingkungan yang kondusif dari sebuah ibukota sangat diperlukan, khususnya bila ini terkait dengan lingkungan politik (Drewe 1993, 344). 

Tulisan itu mencatat berbagai macam ibukota. Terdapat ibukota klasik yang memenuhi berbagai latar belakang dari kota kolonial, arsitektur yang kuat, dan dengan dominasi perkotaan seperti Paris dan London. Atau, kota yang heterogen namun disebut masih lemah dari sisi kota yang memfasilitasi isu politik seperti Montevideo dan Jakarta. Atau ibukota yang modes, berorientasi sebagai kota administrasi yang kuat seperti Bonn, Ottawa dan Canberra. Atau, ibukota hibrida yang memasukkan sejarah dan administrasi seperti Berlin dan Washington DC. 

Jadi, ibukota perlu spesial dan unik dan memberikan lingkungan fisik yang orang kebanyakan bisa tinggal, yang juga bisa mewakili sebagai kota yang makmur dan berkualitas. 

"Capital cities are both ordinary and unique, "doubly bound to be good physical environments where real people live out ordinary lives, as well as symbolically rich cities that capture the qualities a state wishes to portray to the larger world" (Milroy 1993, 86).

Dengan rencana besar itu, menurut anda, siapa yang akan cocok menjadi Pimpro pembangunan Ibu Kota baru?. 

Ahok! Kepala saya langsung mengarah kepada Ahok. 

Mengapa Ahok Sesuai Menjadi Primpro Pemindahan Ibu Kota RI yang Baru? 

Ahok dan Megawati (IG basukiBTP)

Tentu akan banyak alasan yang mengemuka dan tepat untuk memilih Ahok menjadi Pimpro Pemindahan Ibu Kota RI yang baru. Ternyata, medsos juga pernah mendiskusikannya di sekitar bulan Mei yang lalu. Saya melihat hal ini positif, dan mestinya perlu didukung. 

Ahok Pekerja Keras (IG BadukiBTP)

Ini sebagiannya:

• Ahok paham strategi Kemitraan. Ahok handal dan paham cara bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta. Simpang Susun Semanggi jadi salah satu infrastruktur ikonik di Jakarta. Sebab, bangunannya melingkar di jantung kota Jakarta dan adanya lampu warni-warni yang menyala di malam hari. Tak hanya itu, infrastruktur ikonik karena dibangun tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tanpa utang.
• Ahok diterima dan dipercaya masyarakat global dan investor. Pembangunan MRT Jakarta, salah satunya terjadi karena kepercayaan investor asing. Ketika terjadi demo anti Ahok, maka investor asing banyak yang menarik dananya. Hal yang baik dari Ahok dalam hal investasi asing adalah memberikan porsi lebih besar sahamnya kepada investor dalam negeri. Misalnya, pada saat pembangunan PT Pembangunan Jaya Ancol, Ahok mewacanakan penjualan 72 persen saham pemerintah provinsi (pemprov) pada PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) ke pihak asing. Namun ia menegaskan jangan sampai pihak asing menguasai saham mayoritas.
• Ahok punya kredibilitas tinggi. Ahok adalah penerima berbagai award. Bahkan ketika sudah keluar dari penjara, ia masih menerima Roosseno award karena dinilai memiliki etos kerja dan integritas tinggi. Selain Roosseno Award, terdapat 14 penghargaan lain yang diterima oleh Ahok. Satu di antaranya adalah the National Earth Hour Capital dalam ajang Earth Hour City Challenge (EHCC) tahun 2015 dan 2016 yang diselenggarakan WWF.  WWF menilai DKI Jakarta layak menjadi panutan bagi kota-kota lainnya di Indonesia dalam hal ambisi, upaya dan rencana kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Juga, dari Smart City Telkom, Indonesia Green Award 2016, sebagai The Most Inspiring, Pencapaian MDGs untuk perencanaan dan inovasi, Gus Dur Award untuk Anti Korupsi, E-procurement dari LKPP, dari BASARNAS, Alzheimers Disease International, Kategori Champion Alzheimer's Disease, Bung Hatta Anti Corruption Awards, Democracy Awards, Penghargaan Serikat Perusahaan Pers (SPS), Kategori Tokoh Politik Pilihan SPS. 
• Ahok diterima masyarakat Kalimantan. Ahok diterima dan bahkan diberikan gelar kehormatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama ini mendapatkan gelar kehormatan oleh masyarakat Dayak, Kalimantan Timur. Ahok diberi nama Asang Lalung, sementara istrinya Puput diberi nama Idang Bulan. Ini dilakukan dengan prosesi sederhana disaksikan sejumlah tokoh Dayak, di antaranya Ketua LPADKT (Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur) Syaharie Jaang, Eddy Gunawan, di Samarinda. Kedatangan Basuki disambut meriah warga Dayak di Desa Pampang. Bahkan Ketua LPADKT Syaharie Jaang dalam sambutannya menitipkan pesan agar Basuki Tjahaya Purnama membantu aspirasi warga Dayak Kaltim agar ibu kota negara dipindah ke provinsi Kaltim (Liputan6.com).
• Ahok anti korupsi. Bila ditanya siapa pejabat yang tidak takut apapun untuk melawan korupsi, jawabannya adalah Ahok. Salah seorang pengguna media sosial Gryffen @sethgryffen menuliskan "Pernah ada pemimpin yang baik, jujur, kerja keras dan tak takut memerangi korupsi yang bernama "Basuki Tjahaja Purnama"  (AHOK)". Selain Ahok memperkenal e-procurement, ia juga menerapkan e-budgeting. Penerapan anggaran melalui elektronik anggaran atau e-budgeting, menurut Laode Syarif, "sangat substansial dalam mencegah dan melawan korupsi.". Ini membuat proses pengadaan berjalan dengan benar. Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, Masyarakat Sipil diajak bersama melakukan pengawalan sehingga pengecekan pada APBD yang punya potensi diselewengkan dapat dilakukan. Kasus penyelewengan pengadaan UPS yang memakan dana Rp 8 triliun pun dibongkar oleh Ahok. Membaiknya tren positif pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk 2018 membuat wakil ketua KPK, Laode Syarif mengenang Ahok sang mantan Gubernur DKI Jakarta. Laode mengenang kebijakan Ahok saat menaikkan gaji dan tunjangan PNS Pemprov DKI Jakarta. Menurut Laode upaya Ahok itu contoh baik untuk menekan peluang korupsi karena kebutuhan (corruption by need). Ini dirilis oleh CNN Indonesia pada Januari 2019.
• Ahok paham implikasi adanya dampak lingkungan. Ahok paham kaitan lingkungan dengan pembangunan ibukota. Ia telah mengelola persamhan ibukota dengan baik. Ia juga akan menjalankan dengan disiplin agar pengembang pembangunan ibukota tunduk pada norma lingkungan dan sosial serta menjaga hak masyarakat Dayak di Kalimantan. Di sini Ahok akan menjaga agar 'deforestasi' dikendalikan sedemikian rupa agar tidak merugikan paru paru dunia di Kalimantan. Memang soal reklamasi pantai Jakarta di masa Ahok mendapat perlawanan. Bahkan WALHI meminta Anis mencabut kebijakan Ahok. Namun, kebijakan Ahokpun hanyalah meneruskan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya yang telah dibuat. Anispun tak mampu merubah apa yang telah dibuat terkait kebijakan reklamasi ini. Yang menarik, Ahok malah mengatakan "Puji Tuhan, Alhamdulillah kalau gugatan reklamasi dikabulkan'.
• Ahok berpengalaman membangun MRT Jakarta. Ahok yang telah berpengalaman dalam memulai pembangunan MRT Jakarta akan mampu memikirkan bagaimana jaringan kereta dan jalan dari ibukota yang baru dapat terkoneksi dengan ibukota provinsi, kabupaten dan desa sekitarnya. Ahok memang yang merealisasikan pembangunan MRT Jakarta. Tak kurang Gubernur Anis turut berterimakasih kepada semua gubernur yang terlewat, termasuk Ahok ketika Presiden Jokowi meresmikan MRT Jakarta pada Mei 2019. Masyarakatpun bersorak ketika Anis menyebut nama Ahok.
• Ahok dipercaya Megawati dan Jokowi. Ahok saat ini adalah kader PDIP terbaik. Pada saat pencalonan Ahok menjadi calon gubernur, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan kesetiannya kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-70 di tahun 2017. Sekalipun Ahok di penjara, Megawati juga menyebut nama Ahok. Lalu, nama Ahok juga disebut Megawati pada Kongres PDIP di Bali yang lalu. Mengingat peran besar Megawati dalam pemerintahan Jokowi dan di DPR, ini mempermudah proses kerja pembangunan ibukota di Kalimantan.
• Prestasi Anak Bangsa Terbaik dan Nekad yang ex Narapida.  Sebagai ex narapidana, Ahok tidak bisa memegang jabatan publik yang bersifat politis. Namun, demikian, ia masih bisa bergerak di area kerja yang memerlukan kerja keras, kesungguhan, tekad, inovasi, kegilaan, dan kenekadan yang nasionalis. Pembangunan ibukota baru adalah tempat yang pas untuknya. 

Kalau ke"cinaan" Ahok, ke "kristenan" Ahok dan ke "ex napi" an masih juga dipermasalahkan ya memang sudah subyektif betul otak yang memikirkannya. 

Bagaimana menurut pendapat anda? 

Pustaka : Satu  , Dua ; Tiga; Empat ; Lima