Untuk Pak Jokowi, dengan Kebanggaan, Harapan, dan Kepedihan

Ditambah lagi,  NTB juga memiliki persoalan munculnya gerakan khilafah yang menghasut masyarakat miskin di sana. Sudah miskin, kena bencana, susah, terhasut radikalisme pula.

Terkait masyarakat yang hidupnya di pedalaman dan di hutan, saya kira Pak Jokowi perlu serius melihatnya. Kerahkan pemikiran dan enerji untuk membantu secara tuntas masyarakat di wilayah gambut Kalimantan yang kualitas hidupnya tidak meningkat. Hati teriris bila kita mencoba hidup di pedalaman Kalimantan Tengah, di area Teluk Sampit. Pekerjaan singkat selama dua minggu saja di wilayah ini membawa kita pada iba. Malu jadi orang kota. Masyarakat di desa Basawang, Babinang HIlir, Hanau dan Hantipan dan sekitarnya masih harus menyimpan sepatunya di dinding tembok karena persoalan masuknya air ketika pasang. Tentu ini 'hiasan' tembok yang berbeda dengan masyarakat di perkotaan di Jakarta ya. Ini belum termasuk persoalan utama atas keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan opsi mata pencaharian serta transportasi yang mahal karena harus menggunakan bahan bakar solar dan bensin untuk perahunya. Persoalan akses transportasi dan akses pasar memang serius. Ini juga hal yang serupa terjadi di masyarakat di wilayah terpencil lain di NTT, Maluku dan Papua.

Saya berharap persoalan akses dan konektivitas tidak hanya dimaknai sebagai persoalan infrastruktur fisik karena infrastruktur kesiapan jaringan serta konektivitas pengetahuan terkait pasar dan rantai nilai juga menjadi hal penting.

Transpiortasi masyarakat desa desa di Teluk Sampit, Kalteng (dokumentasi pribadi)

Masyarakat di pedalaman bertahan dengan apa yang mereka bisa dapatkan dari alam sekitarnya. Pemerintah perlu memikirkan mekanisme kerja pada wilayah wilayah ini, dengan bantuan fasilitator yang paham isu sosial budaya setempat. Tantangan terbesar di wilayah seperti ini adalah tarik menarik dari kekuatan swasta dan aktor politik yang mengeksploitasi wilayah terpencil tapi kaya sumber daya alam ini. Sementara masyarakat hutan akan terus menjadi korban.

Isu Hak Asasi Manusia perlu menjadi bagian serius. Tuntutan agar lebih memperhatikan warga tinimbang kepentingan pengusaha semen harus diperhatikan. Semen dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, namun penyelesaian persoalan sengketa yang berkeadilan dan pro rakyat harus jadi pertimbangan. 

Tak kalah pentingnya, perlindungan pada keadilan korban dan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual. Penegakan hukum perlu perhatian negara. Kriminalisasi pada perempuan pencari keadilan seperti Baiq Nuril Makmun perlu perhatian. 

Catatan yang Tertinggal 

Tentu masih banyak isu yang harus diangkat Pak Jokowi. Mungkin apa yang dihadapi Pak Jokowi lebih serius dari apa yang dihadapi Obama di masa periode keduanya. Karena saya melihat kesamaan keduanya, saya dapat melihat catatan catatan yang perlu Pak Jokowi terapkan, agar beliau tidak terperangkap pada situasi yang khalayak Amerika terakan kepada 'kegagalan' Obama karena dia terganjal batas kekuasaanya. The Guardian menuliskan tentang beban hutang dan persoalan ekonomi dalam negeri yang tidak terselesaikan karena batas kekuasaan Obama.

Batas kekuasaan Pak Jokowi juga ada. Selain dukungan partai koalis, batasan lain adalah bagaimana Pak Jokowi 'setia' pada janji janjinya. 

Saya percaya, selama Pak Jokowi setia pada tuntutan masyarakat pemilihnya dan juga seluruh masyarakat Indonesia (bukan hanya tuntutan politis), periode kedua akan merupakan periode kehormatan baginya dan bagi bangsa ini.

Pertama, Pak Jokowi perlu mendengar lebih banyak masukan masyarakat. Terdapat kritik bahwa pada pertengahan masa pemerintahannya, Pak Jokowi menutup masukan yang sebelumnya datang ari lingkaran 'baiknya'. Pak Jokowi dinilai cenderung pragmatis dan bahkan terlalu 'disetir' oleh suara politisi. Ini seharusnya tidak akan muncul lagi, mengingat Pak Jokowi tidak punya kepentingan selain memakmurkan bangsa ini.