Untuk persoalan konflik tenurial di atas, negara perlu turun tangan menyelesaikannya. Terdapat beberapa contoh kasus konflik tenurial yang menjadi PR pemerintah, antara lain konflik tenurial di Kalimantan Timur, kasus Long Isun, Mahakam Ulu. Kasus ini telah ada sejak 2014 dan masyarakat Adat telah memandatkan advokasinya kepada Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat.
Konflik horizontal antara pendatang (Jawa dan khususnya Madura) dengan masyarakat asli Dayak pada 2001 adalah pengalaman pahit yang mengerikan. 'Pengayauan' (pembantaian dengan cara yang dramatis) kepada masyarakat pendatang oleh masyarakat asli menunjukkan ketidaksabaran dan keterhimpitan masyarakat asli yang terjadi. Tentu ini letupan daru berbagai bentuk konflik yang perlu kita pahami faktor penyebab dan sejarahnya. Kita tak menghendaki hal ini terjadi lagi. Saya ngeri membayangkan potensi konflik yang bisa 'ditungganggi' denga kepentingan lain. Apalagi era milenial peran media sosial begitu besar (dan ngeri).Â
Tentu saja, masih banyak lagi aspek sejarah, antropologi, sosial, dan ekonomi yang lain dari Kalimantan yang masih perlu kita ketahui dan pahami. Adanya rencana pemindahan ibu kota RI ataupun pusat pemerintahan menuntut pemahaman yang lebih baik kita tentang Kalimantan. Tentang masyarakatnya. Tentang budaya, sosial dan ekonominya dan tentang hutan dan sungainya. Tentang kepentingan kepentingan serta prioritas hidup masyarakat asli, masyarakat Dayak.Â
Diperlukan perencanaan yang matang untuk mempersiapkan calon ibu kota baru ini. Pelibatan masyarakat, khususnya masyarakat asli melalui konsultasi yang tulus, dengan metodologi yang memadai dan bertanggung jawab adalah kritikal.Â
Kebijaksanaan Presiden Jokowi dan ketaatan perundangan dan peraturan untuk mensyaratkan adanya perlindungan kepentingan masyarakat asli di Kalimantan harus jadi hal terdepan. Lindungi masyarakat asli dari kepentingan (yang sekedar) investasi yang merusak.Â
Kepentingan masyarakat Dayak yang sempat tertinggal lama dalam hal peradaban,modernitas dan kesejahteraan perlu menjadi prioritas dalam proses pemindahan Ibu kota ataupun pusat pemerintahan RI beserta seluruh pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarannya. Jangan lagi ada Kalimantan hanya dieksploitasi secara ekonomi dan sosial. Itu memuakkan.Â
Pustaka : 1. Konflik Tenurial; 2. Dayak Stories of Change : An Analysis of the Narratives of The Institute of Dayakology and its Network By Cameron Campbell; 3 Jokowi Cek Calon Ibu kotaÂ
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H