Anggaran Pertahanan dan Kualitas Hidup Warga, Suatu Biaya Kesempatan

Mengingat saya memang jarang atau hampir tidak pernah menonton TV, saya merasa beruntung (atau malah sial) menyaksikan debat Capres. Ini bisa terjadi karena saya secara kebetulan berada di tempat publik dan terdapat TV yang sedang diputar. 

Tentu akan banyak tulisan dan analisis tentang debat Capres ke 4. Karena tulisan ini tidak diniatkan untuk membahas detil apa dan bagaimana tiap segmen terjadi, mohon maaf sekiranya saya langsung ke inti persoalan tentang isu pertahanan yag didiskusikan pada segmen ketiga. 

Pada segmen ketiga, persoalan keterbatasan anggaran, transparansi dan akuntabilitas adalah menarik. Capres 02 mengatakan bahwa pertahanan Indonesia sangat lemah. Ia juga mengkritisi pengelolaan bandara dan pelabuhan yang dibagi dengan pihak asing. 

Capres 01 menyebutkan telah diselenggarakannya gelar pasukan terintegrasi. Pembangunan divisi 3 Kostrad di Gowa, Komanda angkatan darat di Biak, juga armada di Sorong. Gelar pasukan di Natuna, Morotai, Saumlaki, dan di Biak disampaikan sebagai strategi yang penting serta keberadaan radar udara di 19 titik maritim yang terkoneksi.

Juga Capres 01 berargumentasi perlunya kerjasama dengan swasta luar negeri untuk mendukung transfer teknologi pada pengelolaan bandara dan pelabuhan komersial, karena PT Angkasa Pura dan PT Pelindo tetap pegang kendali. Juga, soal bandara dan pelabuhan untuk kepentingan keamanan yang tetap dalam pengelolaan ABRI. 

Dalam hal anggaran sektor pertahanan, Capres 01 menyampaikan angka anggaran Rp 170 triliun, nomor 2 setelah anggaran di kementrian Pekerjaan Umum.

Sebetulnya ini bisa diduga karena memang sejak masa Order Baru, alokasi anggaran sektor ini tinggi. Juga Capres 01 sampaikan di periode yang akan datang akan ada pergeseran anggaran berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.

Namun, bila anggaran militer diharapkan lebih tinggi, bisa saja ini jadi pertimbangan. Ini malah bikin saya deg degan. 

Capres 02 mengomentari prosentasi anggaran pertahanan yang sangat rendah, yaitu 0,8% dari PDB dan hanya 0,5% dari APBN. Capres 02 mengingatkan Asal Bapak Senang (ABS) yang Capres 01 perlu waspadai. Mungkin saja radar radar itu tidak seperti yang diceritakan, begitu katanya.

Capres 01 juga menggarisbawahi soal pentingnya investasi dan bukan hanya konsumsi soal alutista. Ini agar negara bukan hanya memperkuat pertahanannya tetapi juga meningkatkan teknologinya.

Ini mengingatkan saya akan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 'Sustainable Development Goals' (SDGs) yang jadi agenda PBB. Kitapun memang sejak lama memiliki perusahaan negara PINDAD yang memproduksi senjata. Tentu potensinya perlu digali.