Bencana, Korupsi dan Sistem yang Rentan

Ketujuh, perubahan nama dalam daftar penyintas. Penyintas yang paling membutuhkan bergeser dan digantikan penyintas lain yang masuk daftar karena kedekatan dari penyelenggara. 

Kedelapan, koordinator lapang menyogok (bisa dalam bentuk oleh oleh bila itu dalam konteks budaya kita) untuk dapat tetap menjadi koordinator penyalur dana dan bantuan untuk penyintas.

Kesembilan, merubah dan memanipulasi laporan penyaluran bantuan bagi penyintas. Laporan disusun salah untuk menutupi korupsi.

Kesepuluh, penyerahan asset asset dan alat kerja kepada pihak pihak tertentu saja.

Studi ini menemukan pula bahwa pada umumnya, kasus korupsi yang ditemui di dalam lembaga bantuan internasional tidak dibuka ke publik karena untuk menjaga nama baik dan kredibilitas lembaga donaturnya. Akibatnya, penyelesaian internal lebih banyak digunakan. Hal ini terjadi baik dalam pengadaan barang logistik maupun dalam program yang memberikan hibah dalam bentuk dana. 

Deretan potensi dan risiko korupsi pada situasi bencana dapat lebih panjang. Namun, apa yang ada di atas adalah hal hal yang sering ditemui. Bagaimana di Indonesia? Adakah apa yang ada di daftar di atas yang tidak mungkin? Di negara yang jawara korupsi ini, hal hal di atas mungkin yang umum kita ketahui. Jangan jangan, ada lagi yang lebih ngeri. 

Memanfaatkan Kerentanan Sistem?

Repotnya. ketika sistem kesehatan, sistem pendidikan, dan sistem perlindungan sosial telah berada pada situasi acak adul, bahkan di masa 'normal', maka risiko terjadinya korupsi pada masa kebencanaan dan kedaruratan menjadi tinggi. Kekacauan sistem yang ada 'melindungi' tindakan tindakan dan praktik koruptif sehingga tidak nampak. 

Amburadulnya implementasi sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial di beberapa wilayah bencana sudah pasti memperburuk kondisi penyintas. Khususnya penyintas di wilayah terpencil yang dijauhkan dari sikap koruptif terkait waktu kerja dan kualitas layanan. Artinya, korupsi merugikan dan membebani bukan saja negara tetapi masyarakat korban. Di sini, korupsi telah melanggar banyak hal, termasuk aspek hak asasi manusia. 

Korupsi harus diganyang, memang. 

Pemantauan oleh penyintas dan juga masyarakat menjadi kritikal.