Keseruan Mata Najwa on Stage di FH UI, Debat RKUHP: Merdeka Bersuara

Pada Rabu (10/08) pukul 20.00 WIB bertempat di Auditorium Djokosoetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), telah berlangsung Mata Najwa On Stage dengan tema "Debat RKUHP: Merdeka Bersuara". 

Acara ini dihadiri oleh ketua PBHI atau Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Julius Ibrani), Jubir Tim Sosialisasi RKUHP (Albert Aries), Influencer (Andovi Da Lopez), para dosen serta dekan dari FH UI (Edmon Makarim), dan juga mahasiswa UI dari berbagai fakultas.

Dipandu oleh Najwa Shihab selaku tuan rumah Mata Najwa, debat antara ahli Hukum Tata Negara Zainal Mochtar Arifin atau Uceng dan Wakil Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej berjalan dengan kondusif.

"RKUHP bukanlah benda yang tiba-tiba turun dari langit, sudah dirumuskan lebih dari 59 tahun dengan pemikiran yang jernih dari para ahli pidana tanpa kepentingan apapun," kata  Eddy, di Auditorium FH UI, Depok, Rabu (10/8).

Sebelumnya, isu terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ramai didiskusikan oleh publik karena substansi serta proses pembuatannya dinilai penuh problematika.

 Menurut catatan pemerintah dan DPR, masih terdapat 14 pasal krusial yang belum disepakati dan masih terus dibahas, tetapi elemen masyarakat sipil mengatakan masih terdapat 73 pasal yang sesungguhnya masih perlu dibahas dan dipertanyakan. 

Salah satu yang kerap menjadi perdebatan adalah pasal-pasal bermasalah yang dapat mengancam kebebasan dalam bersuara seperti pasal penghinaan terhadap pemerintah juga pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden. 

"Malam ini pembahasan akan lebih terfokus pada kemerdekaan bersuara karena menurut kami perjuangan dimulai untuk mempertahankan kesempatan untuk bicara." Najwa Shihab, Tuan rumah Mata Najwa. 

Ketua BEM FH UI, Adam Putra Firdaus berpendapat bahwa, misi dari diadakannya pembuatan RKUHP untuk dekolonisasi, karena pada dasarnya pembuatan KUHP zaman belanda dibuat agar rakyat Indonesia patuh pada penjajah. Namun, seiring berkembangnya RKUHP, dirasa bahwa pemerintah melakukan rekolonisasi. 

Merasa dijajah tetapi bukan oleh belanda, namun dengan bangsa sendiri. Hal tersebut terlihat dari dibuatnya pasal penghinaan yang pada dasarnya sudah dibatalkan oleh MK. Sehingga dipertanyakan urgensinya dari pasal penghinaan tersebut. 

Menurut Uceng, Pasal 218 RKUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden merupakan pasal yang diskriminatif sebab pasal ini memperlakukan presiden dan wakil presiden sebagai warga negara istimewa padahal sudah ada pasal penghinaan yang berlaku umum bagi setiap orang.