Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bulan ketiga setelah tahun anggaran berakhir.Â
Sebagai Kementerian Teknis, Kementerian PUPR memiliki peran terkait pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM secara teknis kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mencakup tahap Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Oleh sebab itu, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah cq. Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman telah melakukan studi terkait Pendataan Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR yang dimaksudkan untuk (1) memberikan rekomendasi/masukan terhadap revisi/pembaharuan PermenPUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR; dan (2) memberikan rekomendasi pada tahapan pengumpulan data agar efektif dan efisien serta menggambarkan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai BNBA.
Kajian ini difokuskan pada 6 lokasi Kabupaten/Kota sebagai wilayah studi, lokasi pengumpulan data dan jenis data pelayanan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. Pada kajian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan secara statistic dengan Metode Slovin. Pelaksanaan Kajian Pendataan Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
Untuk Layanan Rumah Bencana, pengumpulan data dilakukan di lokasi wilayah studi yang mengalami bencana alam dan ditetapkan dengan SK Bencana Bupati/Walikota yaitu pada Kabupaten Lumajang. Dari total 23 responden, 100% penerima manfaat sudah memperoleh SPM Layanan Rumah Bencana jika dilihat dari aspek kuantitas dan 52% penerima manfaat di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari sudah memperoleh SPM Layanan Rumah Bencana jika dilihat dari pemenuhan aspek kualitas sehingga Capaian SPM Layanan Rumah Bencana di Kabupaten Lumajang adalah sebesar 52%.
Untuk Layanan Rumah Relokasi, pengumpulan data dilakukan di lokasi wilayah studi yang melaksanakan Program Relokasi Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan SK Relokasi Bupati/Walikota yaitu pada Kabupaten Bangka. Pelayanan SPM Rumah Relokasi dilakukan terhadap permukiman ilegal yang dibangun di sepanjang tepi pantai di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat dengan kondisi rumah tidak layak huni. Dari total 4 responden, 100% penerima manfaat sudah memperoleh SPM Layanan Rumah Relokasi jika dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitas sehingga Capaian SPM Layanan Rumah Relokasi di Kabupaten Bangka adalah sebesar 100%.
Untuk kuisioner yang digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan metode sampling, telah dilakukan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas untuk mengetahui apakah kuisioner yang digunakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian lainnya. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kuisioner Layanan Air Minum dan Layanan Air Limbah yang digunakan bersifat valid dan reliable.
