Aparat Hukum yang Tidak Tegas
Aparat hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan menjamin hak-hak warga negara. Namun, dalam banyak kasus pelarangan ibadah, aparat hukum justru tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Mereka seringkali tidak tegas dan cenderung memberi ruang pada perundungan oleh kelompok-kelompok intoleran.
Ketidaktegasan ini terlihat dalam kasus-kasus  pembubaran ibadah. Di beberapa kasus, aparat hukum memang telah menetapkan tersangka, tetapi masyarakat tidak lagi diberi informasi begaimana kelanjutan kasusnya.  Hal ini memberi kesan terjadi pembiaran tindakan intoleran terjadi, sehingga menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman bagi mereka yang ingin menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.
Dampak Sosial dan Psikologis
Fenomena pelarangan ibadah memiliki dampak yang luas, tidak hanya secara sosial tetapi juga psikologis. Bagi mereka yang mengalami pembubaran ibadah, perasaan tidak dihargai dan terdiskriminasi bisa menimbulkan trauma yang mendalam. Mereka merasa hak dasar mereka sebagai warga negara telah dirampas, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Di sisi lain, fenomena ini juga menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat. Ketidaksepakatan dan konflik yang timbul akibat pelarangan ibadah dapat memecah belah persatuan bangsa. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara.
Membangun Kesadaran dan Toleransi
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Edukasi tentang pentingnya toleransi dan keberagaman harus terus digalakkan, baik oleh instansi pemerintah, pemuka agama, maupun masyarakat secara umum. Kampanye dan program yang mengajarkan nilai-nilai toleransi harus diperkuat, agar masyarakat memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dihargai, bukan sumber konflik.
Selain itu, penegakan hukum harus lebih tegas dan konsisten. Aparat hukum harus diberikan pelatihan yang memadai tentang cara menangani kasus intoleransi dan pelarangan ibadah. Mereka harus menjadi pelindung bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan.
