Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia Menuai Gugatan dan Kritikan dari Uni Eropa hingga IMF

Respon Pemerintah

Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia telah berhasil dalam melakukan hilirisasi pada mineral nikel. Menurutnya hilirisasi ini mendatangkan keuntungan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada tahun 2022, hilirisasi nikel di Indonesia meraup keuntungan sebesar US$ 30 Miliar atau sebesar 450 Triliun. Keuntungan ini naik sepuluh kali lipat sebelum hilirisasi nikel diterapkan di Indonesia. Yang mana sebelumnya hanya US$ 3,3 Miliar.

Tidak hanya itu, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan walaupun sebelumnya terjadi pengurangan sejak diberlakukannya larangan ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa program pemerintah terkait hilirisasi sejauh ini telah berhasil dan efektif dalam meningkatkan nilai tambah komoditas nikel di dalam negeri. Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bahlil Lahadalia bahwa program hilirisasi nikel telah membawa keuntungan bukan mendatangkan kerugian.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa Indonesia harus tetap melakukan hilirisasi dan tidak melakukan pelonggaran terhadap kebijakan larangan ekspor nikel. Menurutnya, nikel termasuk barang tidak terbarukan yang semestinya dijaga dan tidak dibiarkan.

Kesimpulan

Langkah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel sejatinya sudah sangat tepat. Permintaan nikel yang sangat besar perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan kurangnya stok cadangan nikel di dalam negeri. Dengan dikeluarkannya program hilirisasi terutama pada sektor nikel membuat keuntungan yang dicapai oleh Indonesia semakin besar dan berdampak baik terhadap laju perekonomian. Pemerintah Indonesia sejatinya harus tetap kokoh dalam mempertahankan kebijakan larangan ekspor nikel ini. Program hilirisasi harus terus dijalankan meskipun terdapat gugatan dari Uni Eropa dan kritikan dari IMF. Jika gangguan tersebut dapat teratasi maka dampaknya akan merambat terhadap perekonomian Indonesia yang akan melesat tajam.