Menanggapi Debat Capres (4)

Jumlah PNS di Indonesia berkisar 4,5 juta orang, menurut informasi di web, gaji PNS dalam APBN adalah 30% dalam APBN， bearti berkisar 540 triliun, bearti gaji rata-rata 120 juta rupiah per PNS.  Jika satu PNS dengan asumsi menanggung satu istri dua anak dan saru orang tua, maka income per orang adalah 24 juta。  Tapi kebocoran dan income tidak dari APBN/APBD (uang pemerasan, uang tanda tangan minta ijin, uang sogok oknum hakim, jaksa dan polisi, diperkirakan dua kali lipatnya), jadi, untuk menaikkan daya saingan Indonesia, pemerintah harus berani mengambil tindakan seperti Xi Jin Pin, di jaman Jiang Ze Min, pejabat di Tiongkok perut gendut, punya istri muda bisa sampai 3-4 orang, sehingga banyak orang berlomba mau jadi pejabat.  Sekarang, di Tiongkok sedang memberantas korupsi besar-besaran, pertama sejak Mao Ze Dong meninggal, yang mendaftar mau jadi PNS/pejabat jumlahnya menurun.  Jokowi harus menanam doktrin (revolusi mental) jadi pejabat adalah untuk mengabdi, bukan menikmati.

1.  Gaji boleh dipertahankan, tapi yang ketahuan memeras rakyat, segera masuk kotak, jangan menambah banyak PNS, karena keadaan sekarang banyak PNS agak nganggur.

2.  Biaya perjalanan pejabat terlalu tinggi, harus ditetapkan, kecuali pejabat kelas I boleh tinggal di hotel bintang 5, yang lain (dirjen kebawah, termasuk dirjen) maximum nginap di hotel bintang tiga.  dan untuk eselon 3, dua orang satu kamar.  berangkat urusan dinas tidak boleh bawa famili.  Kalau dinas harus naik airline nasional.  Kalau kita ke negara yang tidak dikunjungi airline nasional, misalnya Garuda tidak ke Rome, karena Garuda adalah anggota Skyteam, maka bisa interkonect di Belanda, dan dari Belanda naik pesawat Skyteam ke Rome.  Ingat, walaupun GDP Indonesia sudah naik, tapi kita punya hutang yang b egitu besar.  kita harus hemat untuk melunasi hutang dulu.  Sifat foya-foya akan membuat biaya birokrasi jadi tinggi.

3.  Kebocoran/korupsi terutama korupsi yang dilakukan suharto, walaupun orangnya sudah mati tapi harus divonis dan usut uangnya lari kemana, dengan cara ini, akan membuat rasa takut dikalangan PNS.

4.  Harus ada money exchange kontrol, seorang membeli valuta asing (cash) dibatasi, sehingga orang tidak bisa bawa banyak duit ke singapore, bawa 50,000 dolar untuk berjudi di singapore, kebocoran ini harus ditutup.  Negara masih punya hutang segunung, devisa tidak bisa dipakai sesuka hati.

5.  Hukum korupsi yang dibuat jaman ato, yaitu yang menyogok dan disogok sama-sama dianggap korupsi, harus dihapus, ini dibuat karena tujuan suharto mengancam usahawan yang diperes olehnya jika berani membongkar kasus penyogokan suharto, akan dituntut dulu pidana korupsi.  Padahal mana ada pengusaha yang rela “menyetor” kepada pejabat  yang memeras?  para pengusaha merasa diperes, bukan mau menyogok!  kalau di Malaysia, yang disogok yang disalahkan, bukan penyogok, maka kalo kita diperes, mereka berani laporkan,  makanya, korupsi di Malaysia jauh lebih baik keadaannya dibandingakan di Indonesia.

6.  Pejabat yang memiliki istri lebih dari satu, cenderung akan membiayai hidup dengan korupsi, maka dia harus diberhentikan dengan hormat, tidak atas kehendak sendiri.  Walaupun menurut agama Islam, bagi muslim, boleh dua istri, tapi tidak untuk pejabat.  kalo pedagang boleh, tukang baso boleh, pejabat tidak boleh.

7.  Pemerintah harus mengontrol sekolah swasta (termasuk Uni) agar tidak boleh menerima uang pendaftaran, uang pembangunan sekolah, uang pangkal, ini adalah salah satu faktor yang membuat biaya tinggi, sehingga kita kalah bersaing.

8.  Pemerintah harus mengontrol harga rumah sakit, selain dokternya mahal, obat mahal, dikenakan biaya ekstra lagi sekian persen.  Kadang rimah sakit yang komersil, kita sakit kecil, disuruh periksa memakai alat yang mahal.  Mungkin pak Jokowi bisa bilang, sudah ditanggung, tapi tidak semua orang membutuhkan tanggungan pemerintah (KJS).  ada yang bersedia bayar sendiri, masuk kelas 2 atau kelas 1, tapi rumah sakit justru sikat yang midle clas ini.

pemerintah juga harus mewajibkan rumah sakit, minimal membangun 50% ranjang  kelas 3, 25% ranjang kelas 2.  Sehingga middle kelas tidak jadi korban menjadi miskin jika sakit.  Keuntungan dari sektor rumah sakit dan pabrik obat terlalu dahsyat.

9.  Dokter mengapa pasang tarip tinggi?  karena ketika mereka masuk Uni, harus bayar biaya tinggi, saya ada seorang saudara, diterima di Trisakti (kedokteran), tapi tidak sanggip membayar uang masuk yang hampir selangit.  ya akibatnya, setelah lulus, untuk menutup biaya tersebut, dia harus kejam memasang tarip setinggi mungkin, ini penyebab biaya ekonomi tinggi.