Pemerintah tidak pernah memikir bagaimana membuat perjalanan yang bahaya menjadi aman, sehingga sering seharusnya mudik yang ceria menjadi suatu malapetaka yang menghabiskan nyawa satu keluarga. Pernah Menteri PU mengajukan suatu gagasan, dibuat jalan Tol untuk motor, sehingga menyamankan pengendara motor, mengamankan pengendara motor. Ide ini sudah dilansir 17 bulan, sayang sampai sekarang belum terlaksanakan, hanya jembatan Suramadu dan jembatan Mandara yang jaraknya relative pendek.
Padahal, untuk membuat jalur jalan layang khusus motor dan sepeda antar kota, biaya per lajur sangat murah, mungkin hanya 10% s/d 15% (karena satu lajur sepeda motor cukup 1,5 meter, sedangkan mobil/truk 3,5 meter, ditambah tekanan gandar untuk jalan layang truk/mobil adalah 10 ton, sedangkan tekanan gandar untuk motor dan sepeda cukup 1 ton), lahan yang dibutuhkan sedikit, bisa dibangun diatas jalan raya, sehingga tidak perlu pembebasan banyak lahan. Karena tertutup dan satu arah, tidak akan kena terik matahari dan hujan. Karena di jalan tersebut hanya ada motor dan sepeda, jika terjadi tabrakan, kualitas tabrakan sangat rendah, Jika A dengan kecepatan 40 km/j ditabrak B yang kecepatannya 60 km/j, maka kualitas tabrakannya hanya 20 km/jam dikali berat kendaraan + berat badan B, paling-paling lecet, tidak sampai hilang nyawa.
Ketika Jokowi menjabat gubernur DKI, beliau nekad tidak mau tambah jalan, sehingga road ratio bertahan sekitar 6,3%. ahok menganjurkan semua orang naik bus, karena dia tidak sanggup menyelesaikan kemacetan DKI. Kalo memang naik bus itu baik, sebagai teladan, seharusnya dia sendiri dan keluarganya jangan membeli mobil dan naik bus, tetapi dia malah sengaja melanggar instruksi gubernur Jokowi. Kalau memang naik bus itu baik dan effisien, alangkah hebatnya jika ahok bisa “memaksakan” semua PNS (tidak terbatas PNS DKI), termasuk para kadis kadis, kasubdit, direktur, kasie, semuanya naik bus, saya yakin pekerjaan mereka akan berantakan, semua menghabiskan waktunya diperjalanan. Yang jelas istri anak ahok pun tidak naik bus.
Bahwa untuk melancarkan kendaraan satu kota, jalur kendaraan pelan harus dipisahkan dengan jalur kendaraan cepat, jika disatukan, maka akan terjadi stagnan. Keadaan di Indonesia adalah kendaraan pelan (motor, gerobak, gerobak air, becak, angkot ngetem) bercampur baur dengan kendaraan cepat. Mengapa jika di tol dalam kota kita bisa lebih cepat? karena didalam tol, tidak ada kendaraan pelan, sehingga kita bisa memacu kecepatan.
Apa yang dilakukan pemda DKI? membuat ERP, ahok menentukan sepeda motor tidak boleh lewat, katanya dia akan menyediakan 20 bus tingkat gratis. Bisa bertahan berapa lama bus gratis, dan apakah 20 bus cukup melayani keperluan tersebut, sebetulnya ahok sudah tahu jawabannya, TIDAK CUKUP. Dan katanya, jika tarip ERP tidak bisa meredam kemacetan, akan dinaikkan terus sanpai seratus ribu (Rp: 100,000.-) sekali masuk. Mengapa tidak sejuta rupiah sekali masuk, jadi yang akan masuk itu adalah mobil pejabat yang jelas biaya ERP-nya menjadi tanggung negara, atau perusahaan yang serba monopoli, paling paling nanti produknya mereka naikan harganya 5% untuk menutupi pajak preman tersebut.
Setelah ERP dengan harga selangit diberlakukan, hotel-hotel didaerah dipasang ERP akan mengalami pukulan, khususnya yang berdagang didaerah ERP, ini sudah bisa ditebak.
Mudah-mudahan setelah Jokowi jadi presiden, dia sadar atas kekelirunya: “Saya mau bikin kapok pemilik mobil dan motor sehingga naik bus”, “move the people not the car”, “saya tidak mau nambah jalan layang dan tol”. Dan Jokowi memikirkan nasib 100 juta pemotor seperti halnya dia memikirkan nasib PKL di Solo. Kabarnya Jokowi memperhatikan nasib rakyat bawahan karena ketika ibunya berdagang PKL, sering diusir dan dikerjain satpol PP (to be check).
