Perhutanan Sosial di SUMUT

Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 telah menetapkan target areal

Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar yang mencakup 9.800 desa. Dalam

upaya mencapai target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

mengambil langkah strategis, yaitu dengan melakukan beberapa revisi kebijakan

untuk menyederhanakan prosedur perizinan; penetapan Peta Indikatif dan Areal

Perhutanan Sosial (PIAPS); pelayanan perijinan secara on line; dan pembentukan

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di setiap provinsi.

Pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi saat ini tidak ingin berhenti hanya

sampai pemberian akses legal perhutanan sosial saja. Namun pemberian akses

legal tersebut semestinya didorong untuk mewujudkan kemandirian ekonomi

masyarakat. Dalam hal ini tentu tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh