Mandat Rakyat atau Kepentingan Partai

Mandat rakyat atau kepentingan partai

Dewan Perwakilan Rakyat kita kenal dengan sebutan DPR, secara berjenjang tingkatan dapat kita lihat dari pusat hingga kabupaten/kota. Mereka dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan dalam jenjang waktu lima tahun sekali, untuk mewakili aspirasi masyarakat. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya DPR dihadapkan dilema mengenai dualisme perannya. Di satu sisi, DPR memiliki mandat sebagai wakil rakyat, yang berarti mereka harus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi disisi lain, DPR juga merupakan perwakilan atau representasi dari partai politik, sehingga mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan partai yang menaunginya.

Sebagai lembaga legislatif DPR memiliki tugas seperti 

*Menjadi perwakilan bagi rakyat

DPR harus aktif mendengarkan dan menerima aspirasi rakyat dari berbagai kalangan, baik melalui kunjungan kerja, reses, maupun media sosial. DPR harus transparan dalam membuat kebijakan dan akuntabel dalam setiap keputusannya yang berdampak langsung kepada rakyat. Informasi mengenai kegiatan DPR harus mudah diakses oleh publik.

*Membuat Undang-Undang yang Berkualitas

 Proses pembuatan undang-undang harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti ahli, akademisi, dan masyarakat sipil. Setiap undang-undang yang dibuat harus didasarkan pada data dan kajian yang komprehensif, sehingga dampaknya dapat diprediksi dengan baik. Undang-undang yang dibuat harus mengutamakan kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat atau kelompok tertentu..

*Menyusun Anggaran Negara yang Berkeadilan

Negara harus diprioritaskan untuk sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak terjadi penyelewengan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran negara, sehingga anggaran yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

*Meningkatkan Kualitas Anggota DPR

Anggota DPR harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, sehingga dapat dipercaya oleh rakyat. Anggota DPR perlu memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang, sehingga dapat memahami isu-isu yang kompleks. Anggota DPR perlu aktif melakukan studi banding ke negara lain untuk belajar dari praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

beberapa pengaruh kepartaian terhadap peran DPR yaitu 

*Dominasi Fraksi Partai:

Keputusan-keputusan penting di DPR seringkali diambil berdasarkan kesepakatan antar fraksi partai. Hal ini membuat kepentingan partai menjadi lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan ke DPR seringkali lebih mencerminkan kepentingan partai politik daripada kepentingan masyarakat luas.

*Loyalitas Partai:

Anggota DPR cenderung mengikuti suara fraksi partai mereka dalam pengambilan keputusan, meskipun hal itu bertentangan dengan suara hati nurani atau aspirasi konstituen. Keberlangsungan karier politik seorang anggota DPR sangat bergantung pada partai politiknya, sehingga mereka cenderung lebih loyal kepada partai daripada kepada rakyat.

*Sistem Pemilu:

Sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia membuat calon legislatif lebih fokus pada perolehan suara partai daripada pada program dan visi misi pribadi. Hal ini memperkuat pengaruh partai politik terhadap anggota DPR. Anggota DPR dipilih berdasarkan DCT yang ditetapkan oleh partai politik, sehingga loyalitas mereka kepada partai cenderung lebih kuat.

Mengapa Dualisme Peran Ini Terjadi?

*Sistem Kepartaian: Sistem kepartaian di Indonesia yang bersifat multipartai dan proporsional terbuka membuat anggota DPR lebih terikat pada partai politiknya. Mereka dipilih berdasarkan daftar calon tetap (DCT) partai, sehingga loyalitas mereka kepada partai cenderung lebih kuat dibandingkan dengan loyalitasnya kepada konstituen.

*Fraksi Partai: Struktur organisasi DPR yang didominasi oleh fraksi-fraksi partai membuat pengambilan keputusan lebih condong pada kepentingan partai. Keputusan-keputusan penting seringkali diambil berdasarkan kesepakatan antar fraksi, bukan berdasarkan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

*Sistem Pemilu: Sistem pemilu yang berorientasi pada partai politik membuat calon legislatif lebih fokus pada perolehan suara partai daripada pada program dan visi misi pribadi.

Untuk mengatasi dualisme peran ini, beberapa upaya dapat dilakukan, antara lain:

*Penguatan Etika Politik: Anggota DPR perlu diberikan pendidikan politik dan etika yang lebih baik agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional.

*Reformasi Sistem Pemilu: Sistem pemilu perlu diperbaiki agar lebih berorientasi pada calon individu dan mengurangi dominasi partai politik.

*Penguatan Peran Masyarakat: Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi kinerja DPR dan memberikan masukan kepada wakil rakyat mereka.

*Transparansi dan Akuntabilitas: DPR perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.