beberapa pengaruh kepartaian terhadap peran DPR yaituÂ
*Dominasi Fraksi Partai:
Keputusan-keputusan penting di DPR seringkali diambil berdasarkan kesepakatan antar fraksi partai. Hal ini membuat kepentingan partai menjadi lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan ke DPR seringkali lebih mencerminkan kepentingan partai politik daripada kepentingan masyarakat luas.
*Loyalitas Partai:
Anggota DPR cenderung mengikuti suara fraksi partai mereka dalam pengambilan keputusan, meskipun hal itu bertentangan dengan suara hati nurani atau aspirasi konstituen. Keberlangsungan karier politik seorang anggota DPR sangat bergantung pada partai politiknya, sehingga mereka cenderung lebih loyal kepada partai daripada kepada rakyat.
*Sistem Pemilu:
Sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia membuat calon legislatif lebih fokus pada perolehan suara partai daripada pada program dan visi misi pribadi. Hal ini memperkuat pengaruh partai politik terhadap anggota DPR. Anggota DPR dipilih berdasarkan DCT yang ditetapkan oleh partai politik, sehingga loyalitas mereka kepada partai cenderung lebih kuat.
Mengapa Dualisme Peran Ini Terjadi?
*Sistem Kepartaian: Sistem kepartaian di Indonesia yang bersifat multipartai dan proporsional terbuka membuat anggota DPR lebih terikat pada partai politiknya. Mereka dipilih berdasarkan daftar calon tetap (DCT) partai, sehingga loyalitas mereka kepada partai cenderung lebih kuat dibandingkan dengan loyalitasnya kepada konstituen.
*Fraksi Partai: Struktur organisasi DPR yang didominasi oleh fraksi-fraksi partai membuat pengambilan keputusan lebih condong pada kepentingan partai. Keputusan-keputusan penting seringkali diambil berdasarkan kesepakatan antar fraksi, bukan berdasarkan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
*Sistem Pemilu: Sistem pemilu yang berorientasi pada partai politik membuat calon legislatif lebih fokus pada perolehan suara partai daripada pada program dan visi misi pribadi.
