Konflik Laut China Selatan: Masyarakat Waspada terhadap Kedaulatan Indonesia

KONFLIK LAUT CHINA SELATAN: MASYARAKAT WASPADA TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (Archipelagic State) yang terdiri dari gugusan pulau yang berjejer memanjang digaris khatulistiwa. Secara geografis negara Indonesia menempati posisi strategis, karena berada pada posisi silang antara dua benua dan dua Samudra yaitu Benua asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan letak strategis yang dimiliki Indonesia apakah Masyarakat sudah merasa memiliki kedaulatan?

Kedaulatan rakyat memiliki pengertian yaitu sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori kedaulatan rakyat muncul ketika terjadinya revolusi Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamirkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan sinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat.

Saat ini banyak kasus ditemukan dari negara tetangga yang mengancam akan kedaulatan negara Indonesia. Misalnya pengambilalihan Flight information Region (FIR) Singapura atas kepulauan Riau dan Natuna. Seharusnya dengan keberadaan FIR antara Singapura dan Indoenesia dapat menguatkan kedaulatan dengan mengedepankan kepentingan nasional.Namun demikian hal tersebut tidak tercapai.

Saat ini menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan masyarakat Indonesia adalah laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan persilangan paling penting yang memiliki nilai ekonomis,politis dan strategis di Kawasan Asia Pasifik. Selain dari letak geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan laporan Lembaga Informasi Energi Amerika Serikat (Energy Information Administration-EIA), RRC memperkirakan terdapatnya Cadangan minyak sesesar 213 miliar barel,yang berarti diperkirakan 10 kali lipat Cadangan nasional Amerika Serikat. Dengan demikian kawasan ini berada diantara sepuluh negara. Sehingga menjadikan laut China Selatan rawan sengketa.

Penyebab utama sering terjadi konflik karena memiliki 2 faktor; pertama, Laut China Selatan merupakan Kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang kaya, kedua, memiliki letak pada jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, yang merupakan jalur yang paling sibuk di dunia, dan ketiga karena pertumbuhan ekonomi yang pesat terjadi di Asia.

Dekan Fakultas Keamanan Nasional UNHAN , Mayor Jenderal TNI DR. Ir. Pujo Widodo, S.E.,S.H.,S.T.,M.A.,M.S.I.,M.D.S.,M.SI (HAN) menyatakan perkembangan situasi di LCS akhir-akhir ini perlu perhatian serius, karena dapat berpotensi dalam mempengarui stabilitas kawasan dan berdampak pada Indonesia dan negara-negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada kesempatan yang sama ketua FSI, Johanes Herlijanto memiliki pandangan bahwa berdasarkan penelusuran Sejarah, klaim China atas LCS terus berkembang dan cenderung makin meluas.

Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI menyebutkan kekhawatiran Indonesia terkait ketegangan di wilayah sengketa Laut China Selatan ditegah pernyataan Amerika Serikat bahwa aksi Beijing dikawasan itu melanggar hukum. Tak hanya itu AS menyebutkan bahwa Langkah China menyerupai Langkah VOC atau organisasi dagang Belanda pada masa kolonial.