Shinto
Lembaga Kajian "KERIS"
Kita pasti masih ingat pada pidato kenegaraan RI tahun 2011 yang menerangkan bahwa tingkat rata-rata kesiapan alutsista TNI khususnya Matra Darat mencapai 81.13%, Matra Laut 43.25%, dan Matra Udara 42%. Berdasarkan data diatas kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 16 Agustus 2011 presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan nasional tahun 2012 sebesar 35.7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 64.4 Triliiun. Sedangkan plot anggaran untuk 5 tahun kedepan sebesar Rp. 150 Trilliun. Setali tiga uang, berita mengenai penambahan alutisitapun tak kalah heboh, setelah TNI AD mendapat mendapat jatah alokasi sebesar 14 Trilliun maka rencana penambahan alutsistapun semakin berhembus kencang, diantaranya penawaran 100buah Leopard Main Battle Tank bekas pakai Belanda & Heli serbu Apache yang dalam hal ini merupakan alutsista yang belum pernah dioperasikan sebelumnya. TNI AU pun mendapatkan penambahan 24 buah pesawat tempur F-16 hibah blok 32 dari Amerika Serikat dengan biaya retrofit & upgrade dengan anggaran senilai nominal 750 Juta USD.
Skala Prioritas
Dalam suatu wawancara Panglima TNI pernah mengatakan, bahwa kenaikan anggaran tersebut diprioritaskan sebagai penambahan alutista matra laut dan matra udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa titik-titik perbatasan yang sangat rawan pelanggaran adalah terletak dilaut dan udara. Matra laut dengan asset 147 buah KRI yang rata-rata berusia lebih dari 20 tahun harus mencover luas laut kedaulatan 3.1 juta km2, dan luas laut ZEE 2.7 juta km2 memang sangat dirasa kurang. Dilihat dari data sampai dengan tahun 2000-an jumlah penambahan kapal kombatan hanya bertambah 4 biji kapal baru jenis korvet Sigma Class dari Belanda. Adapun rencana membuat kapal di dalam negeri berjenis Perusak Kawal Rudal sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan kelanjutannya. Padahal di laut pula rawan terhadap pelanggaran kedaulatan, baik berupa konflik kedulatan, pencurian ikan, penyelundupan, perdagangan manusia, dll. Untuk konflik kedaulatan seperti di kawasan Ambalat & sekitar kepulauan Natuna, di titik-titik panas tersebut sangat dibutuhkan kekuatan alutsista & personel yang siap beroperasi 7 x 24 jam penuh sebagai penggentar penjaga kedaulatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini TNI AL masih dihadapkan pada kendala operasional di lapangan seperti tingkat kesiapan alutsista KRI dan anggaran BBM yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sampai dengan hari ini belum ada kejelasan lagi mengenai anggaran penambahan Kapal kombatan, PKR 105? Belum jelas, Trimaran pun yang seharusnya dijadwalkan selesai Desember tahun ini juga belum ada berita perkembangan lebih lanjut. Hanya penambahan 3buah Kapal Selam CBG class dari korea yang jelas menjadi berita menyejukan di awal tahun ini.
Matra Udara yang bertanggung jawab terhadap penjagaan kedaulatan di udara, selalu dihadapkan pada seringnya pelanggaran udara (black fight), hal tersebut dikarenakan keterbatasan penyebaran skadron udara maupun Satrad yg memang blm mampu mengcover 100% wilayah kedaulatan NKRi. Walaupun sampai dengan tahun 2014 akan mendapatkan penambahan beberapa tipe pesawat tempur, akan tetapi penambahan pesawat ini belum berarti sebagai penambahan kekuatan baru, namun sifatnya sebagai pengganti pesawat tempur yang sudah memasuki mas phase out dan juga sebagai pelengkap skadron yang telah ada. Untuk urusan Arhanud pun juga dirasa belum memadai, semenjak era SA-2 tahun 1960-an praktis sampai dengan sekarang kita belum mempunyai pengganti yang sejenis, hanya bertumpu pada Meriam S-60 buatan tahun 1950-an, dan Rudal QW-3. Matra Darat setali tiga uang, penawaran 100 buah tank Leopard bekas dari Belanda pun sampai dengan hari ini belum menemui titik terang, anggota Komisi 1 DPR dalam beberapa rilis beritapun kurang menyetujui tentang rencana pengadaan ini. Tetapi niat baik pengadaan MBT ini sebaiknya patut kita apresiasi karena ada kemauan dari Matra Darat untuk belajar menguasai teknologi yang lebih baru.
Sebagai penutup, dengan tidak mengesampingkan peran Matra yang lain, seyogyanya Matra Laut dan Udara memang dituntut untuk mendapatkan porsi lebih bagi jatah pembagian anggaran peningkatan alutsista, baik itu pembelian kapal & pesawat kombatan, penambahan anggaran untuk maintenance, menaikkan anggaran buat BBM, dll. Hal tersebut dirasa sangat perlu jika dilihat dari luasnya cover area, minimnya tingkat kesiapan alutsista, rata2 umur alutsista, dan juga dikarenakan factor kondisi asset yang selalu bergerak.
