Prof Yusril Ihza Mahenda: Tujuan Demokrasi Adalah untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat, Rakyatlah yang Berdaulat

Sebuah Pertanyaan tentang Demokrasi dari seorang Tweper kepada Prof Yusrilhza Mahendra

Tanya:
Taqwa @kanjeng_taqwa 5 jam
Prof @Yusrilihza_Mhd mau tanya, tujuan Demokrasi di suatu Negeri itu sbnrnya apa?
Bentangkan Balas Retweet Favorit Selebihnya

Jawab:
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 5 jam
@kanjeng_taqwa:” untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,bhw rakyatlah yg berdaulat”

“'TUJUAN DEMOKRASI ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT, RAKYATLAH YG BERDAULAT"

Indah nya kalimat ini. andai saja semua orang Indonesia memahami kalimat jawaban dari ProfYusrilihza Mahendra IItentu semua akan sepakat bahwa pemilu kita ini bukan untuk kedaulatan Rakyat tetapi untuk kedaulatan orang orang yang memiliki uang banyak. atau orang2 yg berduit yg kemudian akan duduk sebagai Anggota Dewan Perwaklan Rakyat Yang terhormat.

Para Anggota Dewan terhormat itu akan berkalkulasi setelah mereka menempati posisi jabatan wakil rakyat, berapa biaya yg sudah mereka keluarkan? Apakah penghasilan para Wakil Rakyat  akan bisa mengembalikan uang yg sudah mereka keluarkan untuk pemenangan pemilu ? andai bisa berapa lama uang tersebut baru kembali ? dengan cara apa mereka mau mengembalikan biaya pemenangan nya ? walaupun tdk pernah di ucapkan tetapi saya yakin pasti di benak mereka aka ada pertanyaan pertanyaan serupa.

Tudingan memeras rakyat melaui APBN atau APBD yang sumbernya adalah hasil pengumutan pajak dari Rakyat. Tidak salah sebab terbukti demikianlah adanya. Sayangnya Rakyat Indonesia masih banyak yg belum faham atau jikapun faham tdk pernah memikirkan nya secara serius. Rakyat kecil tdk pernah berpikir bahwa dengan uang Rp 50.000 hak politik mereka telah di beli slama5 tahun ke depan dan mereka tidak menerima benefit atau keuntungan dari hak politiknya, kecuali uang tunai Rp 50.000 per kepala selama 5 tahun.

Kelihatannya  sistem pemilu kita sudah mengalami pembusukan, perlu dipikirkan dan di rancang kembali system pemilu yg tdk menyuburkan  Money Politik baik dari para kontestan Pemilu maupun para pemilih yg selalu bertanya ada amplopnya tidak ? ketika sosialisasi di lakukan oleh kader Parpol. walaupun pengeluaran biaya untuk kebutuan kampanye dalam pemilu pasti ada, dan sering di sebut sebagai Cost Politik

tetapi bukan Money Politik sebab Money Politik terbukti telah melahirkan generas kepemimpinan yg Korup. Rakyat semakin sengsara fasilitas Negara Untuk Rakyat semakin mahal sehingga rakyat semakin susah hidupnya.

Sikap masyarakat yg sering saya jumpa dalam pemilu 2014 ketika ada kader Parpol yg sedang melakukan Sosialisasi kepada masyarakat adalah pertanyaan NPWP. Ini bukan Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi Nomer Piro? Wani Piro ?, itu terlontar dengan enteng tanpa tedeng aling aling, ini kenyataan di lapangan Rakyat Lapar dan haus. Masa masa kampanye merupakan masa masa dimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari para kontestas pemilu.  Dan ini dilontarkan bukan saja oleh rakyat yg miskin, bahkan orang orang yg kalau dilihat mampu secara ekonomi, pun ikut ikutan melontarkan kata tsb.

Duh Bangsaku. mari kita mulai merubah diri menjadi manusia yg mengerti arti kata Perwakilan Rakyat. Mengerti arti kata berdaulat, dan mengerti bagaimana Money Politik telah merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Andai saja tidak ada money poltik, barangkali tdk akan ada Caleg yg setres ketika tau dirinya tdk lolos ke DPR.

Bersama ini saya ingn menyampaikan beberapa berita yg sempat saya tangkap seputaran pemilu 2014.

Harian Kedaulatan Rakyat Jogjakarta tgl 10 April 2014 memuat berita pada tanggal 8 April 2014 telah terazia sebuah kendaraan avanza ketika di Geledah menemukan uang tunai sebanyak 510 jt dg denominasi Rp 50.000 di daerah Gunung kidul. Beserta alat peraga kampanye salah satu Caleg DPR RI dari PAN.

Pada tanggal yg sama sebuah PARPOL Besar yg berbeda dr Solo melakukan pertukaran Uang Tunai sebesar 500 jt dlm Denominasi Rp50.000

CATATAN DARI HASIL PANTAUAN PEMILU ALA JAHILIYAH DI KUDUS

1. Politik uang dilakukan secara masif dan terang-terangan. Hampir 100% pemilih yang memilih karena politik uang, tapi Panwas dan KPU sepertinya tutup mata tutup telinga.

2. PPS dan KPPS banyak yang tidak becus bekerja. Terpantau karena lemahnya KPU dalam proses perekrutan, seleksi dan pelatihan.

3. Saksi dari parpol tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga tidak paham apa yang mesti dilakukan sebagai saksi.

4. PPL lumayan, tapi personil yang diturunkan kurang bisa mengcover pantauan jalannya pemilu pada tiap TPS. Terutama saat perhitungan.

5. Ada caleg yang dinyatakan gugur, tapi masih tercantum di surat suara, yaitu : Sudir Santoso (DPD Jateng), Namun ketika caleg tersebut dicoblos, ada KPPS yg menyatakan sah.

6. Ada KPPS yang terima surat suara dari dapil berbeda, tapi proses pemilihan jalan terus. Padahal mestinya dilakukan pemilihan ulang.

7. Kotak suara mestinya disegel dan dikirim pada hari yang sama setelah perhitungan, tp kali ini menginap 2 hr di balai desa dan banyak yang tanpa penjagaan. Tentu ini tidak sesuai dengan UU 15/2011 pasal 45 huruf q. Bikin UU, tapi dilanggar sendiri.

8. Dengan kondisi seperti pada point 1 sampai dengan point 7, sangat berpotensi terjadi kecurangan.

9. Bisa dipastikan lebih dari 90% caleg terpilih karena politik uang, bukan karena memiliki kecakapan. Ini berpotensi hanya akan melahirkan politisi dan legislator korup dan akan sangat berbahaya bagi Indonesia ke depan.

10. Jika tidak terjadi keributan, bukan berarti itu karena pemilu beres, tetapi karena masyarakat tak peduli lagi pada pemilu. Pemilu hanya digunakan oleh masyarakat untuk cari uang dari tim caleg saja.

11. Sangat mungkin, ini semua akibat dari proses seleksi Komisioner KPU dengan dana 400 juta lebih yang tidak beres, sehingga hanya menghasilkan Komisioner KPU yang tidak kapabel.

12. Sangat disayangkan ada politisi parpol yang bisa berbangga diri menang di pemilu yang sangat kotor ini. Ini menunjukkan bahwa banyak politisi parpol yang tidak paham apa arti pemilu bersih.

Apakah semua kecurangan ini di ketahui Oleh Panwas ? rasana mustahi kalau tidak tau sebab ada di muat di media cetak. Juga berita Televisi seperti yg di tayangkan Oleh TV one.

Pertanyaan kepada penyelengara Pemilu, KPU RI  BAWASLU RI dan lembaga2 atau siapapun  yg memiliki kewajiban untuk menegakan PEMILU bersih. JURDIL  Adakah berita tentang kecurangan pemilu akan berlalu begitu saja. Sehingga akan di jadikan sebagai tradisi. Atau akan kah di tindak lanjuti sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya, siapapun dia. Akankah kasus MONEY POLITIK di PONOROGI thn 2009 akan terulang ketika seseorang melaporkan adanya tindakan MONEY POLITIK malah di tahan dan diI tuduh sebagai pencemaran nama baik ? walaupun ada bukti yg di sertakan ?

Apakah POLISI, BAWASLU, KPU akan tetap tutup mata terhadap pelanggaran ini ? ingat wahai para Komisioner  anda sekalian itu di gaji oleh Rakyat. Bukan oleh Presiden. Atau Oleh Pemerintah. Mereka hanya menjalankan tugas yg di amanatkan oleh rakyat. Uang Negara pun bukan uang mereka tetapi Uang Rakyat.

jangan mentang mentang yang melanggar adalah Partainya Penguasa atau Caleg anak Penguasa atau caleg yg punya uang banyak mampu menebus idealisme dan menghianati kedaulatan Rakyat.

Pak Polisi saya titip tuntaskan Kasus di Gunung kidul tentang temuan uang 510 juta  dalam Mobil  AVANZA. Tuntaskan Pak supaya orang pada mengetahui bagaimana sejatinya orang yang Gembar Gembor idealisme tetapi karena ingin berkuasa melakukan hal tercela. supaya kembali ke jalan yg benar tdk memberi contoh bubrah.

Ayo bangsaku jangan bangga menjadi bangsa jahiliyah, ayo bangsaku jangan tergiur uang yg akan menjadikan hak poltik kita hilang

Jogjakarta, 12 April 2014