Apa Saja "PR Ekonomi" bagi Presiden Terpilih Nanti?

KPU resmi mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 (21/5), yang mendapuk pasangan Jokowi-Amin sebagai pemenang dengan marjin mencapai -+17 Juta Suara. 

Meskipun demikian, saat ini proses pilpres belum sepenuhnya usai, mengingat proses penyelesaian sengketa masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Terlepas dari proses tersebut, banyak pekerjaan rumah "PR" dibidang Ekonomi yang menanti resep presiden terpilih.

Secara umum dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi domestik relatif stabil dengan tingkat yang termoderasi ditengah tekanan eksternal. 

Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten diatas 5%, inflasi yang terkendali di level 3,5%, turunnya rasio gini menjadi 0,39 dari semula tahun 2014 sebesar 0,41, diiringi menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,96% tahun 2014 menjadi 9,82%.

Pemerintahan Jokowi juga berhasil mencapai beberapa milestone strategis, antara lain; melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi pra-syarat agar perekonomian tumbuh lebih tinggi.

Selain itu, meningkatkan kepercayaan investor dengan membaiknya sovereign rating Indonesia oleh Moody's, Fitch dan Standard & Poor's menjadi investment grade (BBB), membaiknya peringkat ease of doing business versi IMD, serta mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang memberikan stimulus bagi investasi domestik.

ilustrasi. (whatinvestment.co.uk)

Tentu, presiden terpilih nantinya wajib menjaga dan meningkatkan raihan prestasi Jokowi di 2014--2019, termasuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian, apa saja "PR Ekonomi" bagi Presiden terpilih?

1. Memperkecil Jurang Current Account Deficit (CAD) dan Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Posisi Current Account Deficit (CAD) sempat break ke level 3,37% pada Q3 tahun 2018, dan secara annum pada tahun 2018 berada pada level 3,0%. 

Peningkatan CAD disinyalir sebagai dampak dari defisit sektor Migas terutama pasca meningkatnya harga minyak dunia, serta menyempitnya surplus Non-Migas yang dipengaruhi oleh peningkatan impor barang mentah dan barang modal (i.e; barang modal terkait dengan pembangunan infrastruktur).

Tingginya CAD juga turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, akibat adanya peningkatan demand  dollar AS, yang diperparah oleh tekanan eksternal. Sepanjang tahun 2019, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 84 Bps menjadi USD/IDR 14.410.

Mengingat masih tingginya tren permintaan domestik kedepan terhadap barang modal dan barang mentah, serta kondisi geopolitik yang masih belum kondusif. 

Salah satu opsi Quick-Win yang mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong peningkatan kapasitas produksi industri manufaktur yang berorientasi ekspor (net-ekspor). 

Industri yang mungkin disasar, antara lain; tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, makanan dan minuman (Mamin), serta otomotif. Industri manufaktur berorientasi ekspor diharapkan dapat mem-boost nilai ekspor agregat, menurunkan CAD dan membantu upaya stabilisasi nilai tukar.

2.  Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Domestik, serta Mengoptimalisasi Bonus Demografi Usia Produktif.

Meningkatkan daya saing merupakan salah satu kunci sukses majunya ekonomi suatu Negara. Berkaca pada pemerintah Korea Selatan yang berhasil meningkatkan daya saing negaranya, sehingga mampu menghasilkan konglomerasi domestik "Chaebool" pada industri manufaktur dan teknologi. Saat ini siapa yang tidak mengenal brand Samsung, Hyundai dan LG?

Upaya peningkatan daya saing setidaknya mencakup empat elemen, yaitu (i) ketersediaan infrastruktur, (ii) kualitas modal manusia, (iii) adopsi teknologi dan (iv) dukungan kelembagaan. 

Pemerintahan Jokowi (Periode 2014-2019) telah berhasil mengakselerasi ketersediaan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan penyediaan energi, efisiensi konektivitas, pengembangan daerah pariwisata dan kawasan ekonomi ekslusif.

Fase 5 (lima) tahun selanjutnya, sejalan dengan bonus demografi dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas modal manusia. 

Hal tersebut penting, mengingat tanpa kompetensi yang memadai, infrastruktur hanyalah "barang mati" yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi dan finansial. 

Kebijakan yang dapat ditempuh antara lain; melalui konsistensi penerapan kebijakan wajib belajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sekolah vokasi, serta peningkatan kualitas kurikulum pengajaran. Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih berada dibawah Malaysia dan Thailand.

3.  Fokus Pendalaman Pasar Keuangan.

Pasar keuangan memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan fiskal, termasuk meningkatkan resiliensi sistem keuangan. 

Saat ini, pasar keuangan Indonesia relatif tertinggal dibandingkan Negara kawasan (terutama Malaysia dan Thailand), sehingga memerlukan resep kebijakan yang bersifat akomodatif untuk mengakselerasi pendalaman pasar keuangan.

Presiden terpilih nantinya agar dapat memberikan inisiatif kebijakan yang dapat mendorong pencapaian karakteristik pasar keuangan, antara lain; (i) dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan dan investasi (ii), mampu memfasilitasi kebutuhan mitigasi risiko bagi para pelaku pasar, (iii), mampu mendorong efisiensi transaksi di pasar keuangan melalui penyempurnaan kualitas infrastruktur pasar keuangan. (iv) Sejalan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan ketergantungan terhadap aliran dana asing di pasar keuangan, perluasan basis investor domestik juga perlu dilakukan termasuk dengan memperbesar peran investor institusi.

4.  Optimalisasi Peran Ekonomi Digital

Ekonomi digital ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi ekonomi digital memberikan peluang, yaitu; terciptanya kesempatan kerja baru, akses yang lebih luas bagi pelaku pasar, efisiensi pembentukan harga dan peningkatan produktivitas bagi industri. 

Namun di sisi lain ekonomi digital juga memiliki dampak negatif dan memberikan eksposur risiko, yaitu; berkurangnya permintaan tenaga kerja sebagai dampak otomasi, isu privasi dan meningkatnya konten impor melalui portal e-commerce.

Dalam hal ini, pesatnya perkembangan ekonomi digital perlu dikelola secara berimbang untuk mengoptimalisasi peluang, serta meminimalisir risiko yang muncul. 

Salah satu opsi kebijakan yang dapat pemerintah lakukan yaitu dengan meningkatkan literasi digital, yang terintegrasi dengan upaya penyiapan SDM berkeahlian tinggi, serta menciptakan iklim kompetisi usaha digital yang sehat.

***

Keempat hal yang menjadi "PR Ekonomi" tersebut diatas sepenuhnya opini penulis, tanpa mengesampingkan aspek lain yang mungkin saja menjadi tantangan bagi Presiden terpilih.