Perlu "Grand Design" untuk Optimalkan Nilai Ekonomi Akuakultur

Jika merujuk pada data BKPM, sepanjang Januari - September tahun 2017 misalnya, tercatat investasi pada bisnis akuakultur baru mencapai Rp 936 miliar. Tentu ini sangat kecil, mengingat potensi nilai ekonomi yang luar biasa besar.

Ketiga. Keberpihakan dalam perencanaan tata ruang/zonasi. Tentu ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha akuakultur. Komitmen untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan peruntukan akuakultur untuk kegiatan lain harus dilalukan melalui affirmative policy dalam regulasi tata ruang wilayah/zonasi.

Keempat. Peningkatan devisa ekspor. Defisit neraca perdagangan RI akhir akhir ini mestinya bisa ditutupi jika mampu menggenjot ekspor komoditas akuakultur bernilai tambah. Udang misalnya, telah memberikan share dominan terhadap total ekspor perikanan nasional atau hampir sekitar 40% nya. 

Komoditas ini juga menjadi andalan utama produk ekspor Indonesia. Tentu ini jadi peluang untuk menggenjot produksi ekspor komoditas unggulan lainnya. Apalagi jika bicara akuakuktur, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibanding negara lain.

Kita juga mesti berkaca dari Vietnam yang mampu menjadikan patin sebagai unggulan ekspor dengan nilai devisa yang besar. Terlepas saat ini produk patin asal vietnam tengah menghadapi masalah keberterimaan di pasar global. Vietnam berhasil mendoring engineering efisiensi pada komoditas patin, namun abai terhadap preferensi konsumen. 

Ini mesti jadi pelajaran penting bagi Indonesia, yakni sebuah keniscayaan menciptakan engineering efisiensi seperti yang dilakukan vietnam, namun sejalan dengan itu preferensi konsumen global harus terus di jaga.

Pengembangan daya saing produk harus didorong dengan menciptakan efisiensi dan mutu produk sesuai standar pasar global.

Kelima. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis akuakultur. Konsepsi ini, bagaimana menciptakan pergerakan ekonomi yang berbasis pada sub sektor akuakultur. Desain konsep sebenarnya sejak tahun 2012 telah dilakukan melalui konsep "minapolitan". Sayangnya konsep ini kurang berjalan semestinya. Oleh karena itu, kedepan konsep seperti minapolitan harus kembali digerakan dengan implementasi yang lebih konkret dan jadi prioritas nasional.

Mengakhiri ulasan ini, penulis kira sudah saatnya seluruh stakeholders meninggalkan pendekatan yang parsial dan instan. Optimalisasi pemanfaatan nilai ekonomi SD akuakultur yang begitu besar harus dilakukan melalui desain kebijakan yang komprehensif, integratif, terukur, terarah dan berkesinambungan.