Mohon tunggu...
Kang Chons
Kang Chons Mohon Tunggu... Penulis - Seorang perencana dan penulis

Seorang Perencana, Penulis lepas, Pemerhati masalah lingkungan hidup, sosial - budaya, dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

"Imaging Politics", dan Kaburnya Arah Pembangunan

1 Februari 2019   09:33 Diperbarui: 1 Februari 2019   10:13 81
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber : info-faktamedia.blogspot.com

Politik pencitraan (imaging politics) harus diakui masih jadi senjata ampuh untuk mencapai hasrat politik. Bukan hanya saat ini tapi hampir disetiap pergantian rezim. Saya ingin menghubungkan dampak gejala imaging politics ini terhadap ketidaksinambungan arah pembangunan nasional.

Lantas apa hubungannya?

Imaging politics seperti yang saya katakan di awal faktanya dipakai untuk mencapai tujuan akhir yakni memuaskan hasrat politik atau guna melanggengkan kekuasaan tertentu. Tanpa membangun politik pencitraan, maka tak mudah untuk mencapainya. Oleh karenanya, dalam arena politik, imaging politics menjadi hal lumrah. 

Bahkan intrik dan taktik licik menjadi hal yang seolah legal. Tak heran dalam dunia politik banyak sekali yang bermetamorfosis menjadi kutu loncak, yang justru jadi hama hanya untuk memuaskan hasrat politiknya.

***

Dalam kontek pembangunan nasional, imaging politics bisa jadi berpengaruh dalam membelokan arah pembangunan sesungguhnya. Kenapa demikian? 

Penyebabnya karena imaging politics seringkali mengabaikan fakta sesungguhnya, menutup realita masalah, dengan hanya memunculkan narasi searah tentang keberhasilan yang sebenarnya minor dan cenderung melakukan generalisasi terhadap capaian positif.

Imaging politics juga dapat berpotensi memicu apa yang disebut birokratik otoritarian, anti kritik, dan subjektifitas berlebih. Jika demikian, maka dapat dipastikan arah kebijakan akan kabur, karena berbasis pada data dan informasi yang mengabaikan realitas masalah. Dan ironisnya ini terus berulang.

Reformasi birokrasi juga nampaknya belum menyentuh pada akar masalah yakni transparansi kinerja, yang ada semua instansi berlomba lomba menyajikan narasi positif. 

Sangat disayangkan padahal masalah adalah objek yang tak mungkin dilepaskan dari realita kehidupan bernegara, oleh karena itu transparansi kinerja adalah keniscayaan menuju pembangunan yang lebih baik dan berkesinambungan.

***

Menjelang pemilu ini, nampaknya imaging politics semakin gencar. Parahnya narasi minim substansi masih bertebaran di ruang publik, dan terkadang bikin saya mual.

Semoga anda menjatuhkan pilihan yang tepat untuk Indonesia yang lebih baik.

Wallahualam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun