Ketersediaan pangan berkelanjutan saat ini tengah menjadi isu sentral di berbagai negara dunia di tengah ledakan penduduk yang kian cepat dan perubahan iklim dan lingkungan global.
Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan komparatif dibanding negara-negara lain di dunia yakni karunia potensi sumberdaya alam yang besar khususnya untuk pengembangan sektor-sektor berbasis pangan
Namun, kita juga tidak menampik kenyataan, bahwa pada level masyarakat bawah aksesibilitas dalam menjangkau suplai pangan murah masih cukup sulit. Setidaknya ada 2 (dua) faktor utama penyebab hal tersebut yakni daya beli masyarakat rendah dan / atau sistim logistik pangan yang belum terbangun dengan baik.
Terkait daya beli, BPS mencatat misalnya pada triwulan III tahun 2017 daya beli masyarakat mengalami perlambatan. Ini tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga pada periode tersebut turun ke posisi 4,93 persen dibanding triwulan I yang mencapai 4,95 persen.
Penataan sistem logistik pangan, juga menjadi PR bersama, karena pada kenyataanya seringkali terjadi miss antara suplly vs demand dan kondisi ini lebih banyak disebabkan karena mata rantai sistem logistik belum tertata dengan baik. Tren lonjakan harga pangan pada bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri nanti misalnya, harus mampu dikendalikan dengan baik, salah satunya dengan menata sistem logistik. Langkah Pemerintah untuk membentuk Satgas Pangan, saya rasa penting untuk menjamin efesiensi melalui pengendalian sistem logistik. Permasalahan ini, tentunya bukan semata menjadi tanggungjawab Bulog sebagai BUMN yang mengurusi urusan pangan, namun menjadi tanggungjawab semua pihak terkait.
Kalau dicermati, ketersedian pangan/kebutuhan pokok masyarakat faktanya seringkali bukan disebabkan karena suplai domestik yang tidak mencukupi, tapi lebih disebabkan karena sistem pasar yang tidak sehat. Oleh karenanya peran Bulog sangat sentral dalam melakukan intervensi pasar dengan menposisikan sebagai penyangga antara zona hulu (petani) dengan hilirnya (masyarakat konsumen).
Disisi lain, kita juga dihadapkan oleh sistem pasar global yang mulai terbuka. Pada level regional Asean misalnya, kita tidak bisa menampik pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) yang memberikan ruang bagi masuknya arus barang dan jasa, termasuk di dalamnya  produk sektor berbasis pangan, akan menjadi tantangan tersendiri bagi daya saing produk pangan nasional. Apalagi Indonesia dipandang sebagai tujuan pasar yang sangat potensial.
Bulog menjangkau lebih dekat
Melalui Perpres no 48 tahun 2016, Bulog berperan penting dalam penyediaan pangan yang berkualitas dan menyehatkan dalam kerangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tentunya ketahanan pangan dalam kerangka kedaulatan pangan nasional.
Gempuran arus produk pangan impor, harus memicu Bulog untuk mulai inovatif dalam merebut pasar domestik dengan menghadirkan produk pangan  bermutu dan sehat dan menjangkau lapisan masyarakat hingga ke desa-desa.
Bulog-pun harus kreatif dalam mengatur strategi untuk menjamin efesiensi. Menurut penulis, ada hal penting untuk menjamin daya saing produk pangan nasional, selain mutu yakni bagaimana menciptakan economic efficiency. Â Lalu, bagaimana menciptakan economic efficiency? Tidak lain Bulog harus mendorong terciptanya engeenering efficiency dalam proses produksi dan meningkatkan preferensi konsumen.
Peran Bulog dalam mewujudkan produk pangan yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat, dan disisi lain sebagai sebuah perusahaan negara yang dituntut meraup nilai ekonomi bagi peningkatan pendapatan negara dan kesinambungan perusahaan, maka menuntut Bulog untuk memainkan peran ganda yakni sebagai penyangga (buffer) sekaligus sebagai pelaku pasar (market player). Dengan tagline "Bulog di Sekitar Kita", saya rasa akan memacu semangat Bulog untuk terus berinovatif mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Inovasi Bulog dalam mengembangkan pola bisnis yang menjangkau langsung masyarakat melalui pengembangan Rumah Pangan Keluarga (RPK) merupakan langkah tepat dan strategis. Sebagai perusahaan negara, Bulog memang seharusnya hadir ditengah-tengah masyarakat baik masyarakat sebagai konsumen maupun masyarakat sebagai produsen (petani). Respon baik RPK di tengah-tengah masyarakat menjadi angin segar bagi pengembangan pola bisnis ini di masa yang akan datang.
Menurut penulis, ada 3 (tiga) nilai penting dari program RPK ini. Pertama, akan mampu menciptakan efesiensi (menekan biaya logistik), sehingga produk pangan mampu dijangkau oleh masyarakat ditengah tren perlambatan daya beli masyarakat saat ini. RPK hadir untuk memutus mata rantai pangan yang saat ini tidak efisien dan cenderung terlalu banyak aktor pasar pada zona intermediet.
Kedua, dengan menghadirkan produk pangan langsung di tengah-tengah masyarakat melalui produk KITA, maka gempuran produk impor akan bisa ditahan karena pangsa pasar masyarakat dapat lebih dulu direbut. Tentunya produk KITA harus berdaya saing, sehingga preferensi masyarakat terhadap produk KITA meningkat.
Ketiga, program RPK sangat strategis untuk menggerakan ekonomi masyarakat yakni dengan memberikan peluang kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk memulai bisnis pangan ini. Masukan penulis, program RPK ini harus mulai menginisiasi kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ini penting guna mendorong kapasitas usaha BUMDes yang memang berperan langsung dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa. Maka dengan begitu, pergerakan ekonomi lokal akan terwujud.
Mengakhiri tulisan ini, semoga Bulog menjadi BUMN yang betul betul hadir ditengah-tengah masyarakat, menjadi penyangga sistem bisnis pangan nasional, dan tentunya berperan sentral dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Terus berinovasi untuk negeri, kobarkan nasionalisme dalam tubuh Bulog, karena Bulog hadir untuk KITA semua. #BULOGdisekitarkita
