BPDPKS : Katalisator Keberlanjutan dan Pendorong Penerimaan Negara Menuju Net Zero Emission

Masyarakat dunia tahu bahwa negara Indonesia adalah negara agraris. Mayoritas penduduk Indonesia masih bekerja dan bergantung pada pertanian sebagai cara hidup mereka. Salah satu sektor pertanian di Indonesia yang unggul adalah sektor Perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit, masih memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, sehingga usaha tani kelapa sawit menjadi salah satu hal penting yang harus diusahakan masyarakat Indonesia.

Di tengah era perubahan iklim yang semakin sulit, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah memainkan peran penting dalam upaya tersebut. Lebih dari sekadar sebuah lembaga publik, BPDPKS telah berkembang menjadi aktor utama dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Peran Strategis BPDPKS dalam Merealisasikan NZE

BPDPKKS dibentuk untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana berkelanjutan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Salah satu strategi utama mereka adalah program biodiesel. Mulai tahun 2009, kebijakan biodiesel telah berlangsung, dan sejak 2015, BPDPKS telah mengambil ahli tanggung jawab dalam mengoperasikannya. Hasilnya, program biodiesel dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32,6 juta ton CO2 pada tahun 2023 (Saptati, 2024). Untuk program mandatori biodiesel, BPDKS juga berhasil mendorong ekspansi kebijakan untuk mencapai B20 secara penuh, percepatan dari B20 menjadi B30, dan mendorong program green fuel, yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis RPJMN 2020–2024 (Boestami, 2020).

Program biodiesel bukanlah satu-satunya inisiatif yang dilakukan BPDPKS. Mereka juga berfokus pada peningkatan produktivitas petani melalui program peremajaan sawit rakyat. Dengan mengganti tanaman tua dengan varietas yang lebih produktif dan ramah lingkungan, program ini telah berhasil meningkatkan produktivitas petani tanpa perlu membuka lahan baru.

Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara

BPDPKS juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui PNBP. Sampai Juli 2024, BPDPKS telah menyumbang Rp15,88 triliun dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU), yang menyumbang 31,3% dari total PNBP BLU sebesar Rp50,7 triliun. Di tingkat nasional, sumbangan BPDPKS tercatat sebesar 4,6% dari total PNBP nasional sebesar Rp338 triliun (Khaerunnisa, 2024).

Selain itu, kontribusi pajak biodiesel juga sangat signifikan. Pemberian insentif biodiesel mencapai Rp144,7 triliun dari 2015 hingga Maret 2023, dengan kontribusi pajak melalui PPN sebesar Rp13,15 triliun. Kontribusi Pajak ini menunjukkan bahwa industri biodiesel tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga menghasilkan keuntungan ekonomi besar bagi Negara (Pekan Riset Sawit Indonesia, 2023).

Transformasi Industri Sawit Indonesia

Proses transformasi industri kelapa sawit bukanlah hal yang mudah. Namun, BPDPKS telah mendorong transformasi dari sektor hulu ke hilir melalui penelitian dan pengembangan yang intensif. Program-program seperti Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) telah dimobilisasi untuk menyampaikan penemuan riset inovatif kepada pemangku kepentingan industri kelapa sawit.

Kesimpulan

BPDPKS telah memainkan peran penting dalam mencapai target net zero emission. BPDPKS mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan produktivitas petani melalui program berkelanjutannya. Oleh karena itu, BPDPKS berperan penting dalam membawa industri kelapa sawit Indonesia ke arah masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Artikel ini menunjukkan betapa pentingnya BPDPKS dalam dua bidang utama: pencapaian target net zero emission dan kontribusi penerimaan negara. BPDPKS telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang kuat untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan melalui strategi dan program yang dirancang dengan cermat.