Kontestasi pilpres sesungguhnya sudah berakhir pada tanggal 22 Juli 2014, ketika KPU sebagai penyelenggara pemilu yang sah menurut UU menetapkan siapa yang terpilih sesuai pleno hasil suara sah yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke baik yang berada di Indoenesia maupun yang sedang berjuang memperbaik nasib di luar negeri. Untuk warga Indonesia dilakukan sesuai kesepakatan di sana dan untuk di Indonesia telah dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Juli 2014.
Perjalanan pencoblosan dilakukan rakyat pada tanggal 9 Juli 2014 berjalan demokratis, damai, aman dan lancar. Semua pihak dari kedua kontestasi menerima dengan baik tanpa gugatan dan komplain apa pun. Gugatan dan komplain berkepanjangan baru terjadi sekitar pukul 15.00-16.00 WIB, ketika sejumlah lembaga quick-count merilis hasil kerja keras dan kerja cerdas mereka. Namun ada yang sungguh mengikuti metodologi dan data samping yang valid sementara yang lain mungkin belum terlalu cermat melakukannya, tentu ada faktor lain yang mempengaruhinya. Kita tetap menganut asas praduga tak bersalah sambil menanti keputusan final MK.
Rasanya gema demokratisasi yang digaungkan sejak awal oleh kedua kandidat tidak sesuai realitas. Pernyataan secara tertulis dan disiarkan langsung oleh sejumlah tv dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia di dunia ini dan juga masyarakat internasional lainnya itu tidak menjadi kenyataan. Siap menang dan siap kalah hanyalah slogan mati yang menghiasi lembaran negara.
Okelah. Semuanya itu dinamika demokrasi menuju kematangannya serta diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan negara bahwa yang merasa diri tidak puas dengan data dan fakta yang valid bisa mengajukannya ke MK. Kita toh menantinya dengan sabar dan cerdas.
Namun yang menjadi soal bahwa belum ada keputusan final dari MK, sudah ada gerakan-gerakan yang makin masif, terstruktur dan sistematis untuk tidak mengakui pilpres sebagai asas demokrasi yang jujur dan objektif terlepas ada catatan-catatan kritis yang harus lebih ditingkatkan pada pilpres atau pemilu apapun di masa yang akan datang. Kendati demikian bukan berarti seluruh proses pilpres saat ini gagal total dan harus diulang atau apa pun namanya. Wah, benarkah kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan KPU dan atau Tim Jokowi-JK itu begitu merugikan dan benar-benar ada sesuai fakta di lapangan.
Sidang MK sudah dua kali, kita belum melihat ada pelanggaran yang sangat berarti sehingga membatalkan semua proses pilpres tanggal 9 Juli lalu dan yang dilakukan di luar negeri.
Untuk itu, ini pemikiran sederhana salah seorang anak kandung bangsa ini mengungkap pertanyaan retoris,"Entahkah masih ada kemungkinan "islah" antara pak Prabowo dan pak Jokowi demi keselamatan lebih banyak orang. Islah bukan untuk bagi kue kekuasaan atau apapun bentuknya tetapi memberi rasa aman lahir-batin bagi seluruh anak bangsa baik yang punya hak pilih terutama menjadi pembelajaran positif generasi emas kita ke depan.
Anthony Robbins pernah menulis, "Jangan melihat masalah atau problema tetapi carilah solusi!" Mudah-mudahan keputusan final MK dan kearifan kedua kontestasi mengakhiri semua perbedaan yang telah kita alami selama ini. Mari kita membangun bangsa dalam persatuan yang beranekaragam. Indah rasanya persatuan dalam keberagaman itu mekar mewarnai seluruh perjalanan peradaban dan sejarah NKRI yang semakin unggul bersaing untuk 'berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dan berlari sama cepat dengan negara lain".
Salam Merdeka!!!
Malang, 11 Agustus 2014
