Seputar kenaikan BBM, Ibarat Pertandingan Sepak Bola, 10-0 Pemerintah Vs Rakyat

Tak pelak lagi, kisruh seputar naiknya harga Bahan Bakar Minyak yang oleh pemerintah ditetapkan akan diundangkan dan akan berlaku mulai hari minggu, 01 April 2012,menyedot perhatian masyarakat. Menjadi isu yang sangat populer dan teratas saat ini, hingga Kasus Korupsi Wisma Atlet, terlupakan. Bahkan Kasus korupsi Hambalang, yang bulan kemarin masih menduduki posisi teratas kini sirna, termakan gelapnya malam. Kasus Bank Century apalagi, jejaknya saja sudah hilang, dan banyak lagi.

Bermacam pendapat masyarakat terkait isu kenaikan BBM ini. Ada golongan yang mendukung. Apanpun alasanya, dia tetap mendukung kebijakan pemerintah ini. Lalu ada golongan yang menolak. Apapun alasan pemerintah, sikap golongan ini tetap setia sampai akhir, yaitu menolak. Ada golongan yang tidak mendukung, dan tidak menolak.

Tiba-tiba saja muncul Broadcastrer di Blackberry yang dikirim secara berantai, yang berisi penolakan dan pendukungan. Masyarakat semakin bingung. Media sosial dipenuhi oleh pesan-pesan ajakan penolakan, dan sebagian lain dipenuhi oleh suara-suara mendukung kebijakan pemerintah SBY ini.

Muncul pakar-pakar ekonomi dadakan, yang bicara di blog, di situs jejaring sosial, milis-milis, seolah sudah paham benar soal perhitungan-perhitungan angka-angka kenaikan BBM  itu. Bahkan seolah menguasai hitungan APBN negara ini. Rata-rata pakar dadakan ini bicara soal penyelamatan APBN. Bukankah APBN juga melibatkan Non-Migas?.

Padahal, sebenarnya bukan masalah berapa rupiah BBM itu harus dinaikkan. Tapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari kenaikan Rp1500 itu.

Kalau mau melihat apa dampak isu kenaikan BBM ini, sebaiknya lakukan di pasar-pasar tradisional. Jangan di mall atau di supermarket yang dilayani oleh SPG seksi berpakaian ketat. Bandingkan dan lihat grafik kenaikan harga sembako. Jangan membandingkan isu kenaikan harga BBM dengan harga Blackberry, Ipad, atau mobil. Nggak nyambung coy....

Timing untuk menaikkan BBM itu tidak tepat. Pemerintah ini tidak lihai mengeluarkan kebijakan ini. Lihat, kondisi kenegaraan kita. Ibarat pertandingan sepak bola, skor antara pemerinta versus rakyat sudah 10-0, persis seperti score yang terjadi ketika PSSI bersua dengan Bahrain. ( Saya tak pernah menyebut TIMNAS, hanya PSSI, karena saya pikir kalau TIMNAS itu merupakan satu tim yang solid dan enak ditonton, membanggakan, walau kalah).

Score 10-0 antara pemerintah versus rakyat itu, seperti yang kita lihat, alami sekarang. Masalah korupsi?, tidak tuntas. Lihat saja para pelakunya. Senyum-senyum, cengar-cengir, pakai pakaian batik malah, kaca mata hitam, pengawal bersafari, pengacara kondang. Lalu rakyat maling timun, maling sendal, maling piring cepat-cepat diputus kasusnya.

Prestasi dibidang olah raga?, malu bro...;)

Lalu pengentasan masalah HAM?. Hanya slogan bhinneka tunggal ika, nyatanya, pemerintah kita tutup mata pada persoalan horizontal masyarakat kita. Bahkan, isunya, malah pemerintah yang dengan sengaja memelihara ormas supaya suatu saat, ormas-ormas itu dijadikan pemerintah sebagai pengalih issu yang berkembang. Lagi-lagi masyarakat hanya mengelus dada, memanjatkan doa, supaya para penguasa di negara ini bertobat.

Kasus antara pengusaha dan rakyat?. Lihat, pemerintah hanya membisu ketika hutan di gunduli, dijadikan sapi perahan oleh para pengusaha. Bahkan, dengan entengnya, pemerintah merevisi batas register. Alhasil, banyak tanah adat, ulayat, bahkan perkampungan menjadi tanah negara. Rakyat yang sudah mendiami ratusan tahun, turun temurun dipaksa menjadi penyewa tetap. Seolah hidup di tanah garapan, yang sewaktu-waktu harus rela digusur demi kepentingan negara (?), misal dijadikan kebun sawit, tambang, galian dan lainya.

Kembali ke soal kenaikan harga BBM, rakyat ini takkan semarah seperti sekarang ini bila kebijakan ini dibarengi dengan prestasi memukau dari pemerintah. Mahasiswa takkan berdemonstrasi hanya gara-gara kenaikan harga BBM bila mereka ikut menikmati yang dinamakan Subsidi itu. Misal, persamaan hak diterima di perguruan tinggi tanpa embel-embel harus bayar berapa uang masuknya. Atau penghapusan uang kuliah, dan banyak lagi.

Pemerintah ribut soal subsidi yang harus dihapuskan. Sementara rakyat bingung dan semakin bingung, seperti apa itu subsidi. Adakah yang bisa menjamin bila subsidi BBM dihapus, maka rakyat sejahtera?, siapa yang bisa menjamin, tunjuk tangan!. Kalau dalilnya, subsidi hanya dinikmati sebagian kalangan yaitu pemilik mobil pribadi, maka gampang saja solusinya. Hitung saja pemakaian BBMnya, lalu dari pemakaian itu, berapa yang disubsidi pemerintah. Lalu tambahkan saja ke pajak kenderaan itu. Artinya, rakyat golongan tak mampu, tidak merana dan orang mampu merasa ikut bertanggung jawab dengan membayar pajak.

Tapi, jangan keburu Coy,...

Musnahkan dulu gayus-gayus yang ada di kantor pajak itu, supaya pajak kenderaan itu tidak lenyap seketika. Kalau pemerintah kita mau, maka negara ini bisa lebih baik dari kondisi sekarang ini, tanpa meributkan kenaikan harga BBM. Rakyat akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah bila rakyat sudah menikmati apa yang dinamakan kesejahteraan.

Indonesia tetap jaya!.