Pemindahan ibu kota ke Nusantara telah menjadi topik perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir. Selain dari aspek politik dan sosial, Perpindahan ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta dan meningkatkan keseimbangan pembangunan di Indonesia serta memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia di era globalisasi, karena keberadaan ibu kota baru dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonominya di kancah global.
Kebijakan pemindahan ibu kota yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR dalam proses panjangnya telah melalui diskusi dan perencanaan yang matang, ditandai dengan  tahapan kajian kebijakan yang komprehensif,  di mana syarat formil dalam pembahasan UU  telah mengikuti  aturan perundang undangan yang berlaku, juga dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,  akademisi, kalangan kampus, masyarakat lokal pemangku adat hingga kesultanan di Kalimantan Timur serta penyerapan aspirasi dari masyarakat
Bagaimana Mengintegrasikan Ibu Kota Baru dan Masa Depan Ekonomi Indonesia pada Era Globalisasi?
Untuk mengintegrasikan ibu kota baru di Era Globalisasi, Indonesia harus dapat Meningkatkan kemampuan ekonomi dalam negeri dengan mengembangkan infrastruktur yang modern, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan meningkatkan kemampuan inovasi dan teknologi, serta dapat memanfaatkan peluang-peluang investasi asing dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung, seperti memberikan insentif bagi investor asing dan mengembangkan sistem perizinan yang efisien. Selain itu, pemerintah juga dapat Mengembangkan strategi ekonomi yang kompetitif dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia, dan mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Menurut Eddy Cahyono (Karo Humas Kemensetneg) "IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa"
Tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalah turunan di antaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah demikian pula dengan polusi udara dan air.
Sebagai ilustrasi beban berat kemacetan lalu lintas di Jakarta menurut riset World Bank 2019 telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar adalah Rp 65 triliun per tahun. Jakarta masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen. Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia. Akibat kemacetan tersebut, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya bisa meningkatkan 1,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.
Kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi atau "Jawasentris". Hal ini dapat dicermati dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.
Oleh karena itu, Integrasi dengan ekonomi global itu penting karena ibu kota baru harus dapat menjadi pusat ekonomi yang kompetitif dan dapat menarik investasi asing. Dengan demikian, ibu kota baru dapat menjadi salah satu pusat ekonomi terkemuka di Asia dan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia.
Menurut Amalia Adininggar, Deputi bidang ekonomi kementrian PPN/Bapennas pada kamis 07 juli 2022 mengatakan bahwa "Ekonomi Kalimantan Timur berbasis value creation dan menjadi bagian superhub IKN. Kalimantan Timur memiliki peranan penting dalam mengimplementasi strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui pemindahan IKN. Kita menggulirkan enam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, sumber daya manusia berdaya saing. Kedua, produktivitas sektor ekonomi. Ketiga, ekonomi hijau. Keempat, ekonomi digital. Kelima, integrasi ekonomi domestik. Keenam, pemindahan IKN. Pemindahan IKN bukan hanya pemindahan Ibu kota pemerintahan, tetapi menjadi bagian dari upaya besar Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia"
Industri kimia berkelanjutan menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Deputi Amalia menekankan pengembangan klaster industri kimia di Kalimantan Timur sudah dituangkan dalam Rencana Induk IKN untuk pengembangan ekonomi IKN. "Kami fokus pada hilirisasi industri petrokimia dan oleokimia dan salah satunya pengembangan chemical industrial complex. Pengembangan kluster ini diharapkan dapat berkontribusi menghasilkan USD 6,5 miliar dari PDB nasional dan lapangan kerja hampir 40 ribu orang. Kita punya prospek besar untuk mengembangkan industri kimia di Indonesia, baik basis migas maupun sawit, karena Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor terbesar bahan baku kimia,"Â tutur Deputi Amalia
Dengan ini perpindahan ibu kota ke Nusantara dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonominya di kancah global. Namun, perpindahan ini juga tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat, pemerintah dan pelaku bisnis dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, ibu kota baru dapat menjadi pusat ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dalam negeri di Era Globalisasi.
