Apakah Intervensi Gizi Sensitif Lebih Akurat Daripada Intervensi Gizi Spesifik Dalam Penanganan Stunting?

Setiap individu mempunyai hak atas pangan yang bernilai gizi cukup dan aman (PBB, 1992). Di Indonesia, penyelenggaraan pangan bertujuan untuk menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan kemanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat (UU No 18/2012 tentang pangan Bab II, pasal 4, butir b). Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan, kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU No 18 Tahun 2012). Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan (UU No 18 Tahun 2012).

Prof Dr Purwiyatno Haryadi MSc (guru besar pangan Institut Pertanian Bogor) menekankan betapa pentingnya keamanan pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Pemerintah perlu melakukan intervensi di bidang ini karena saat ini masih banyak beredar makanan yang mengandung bahan tambahan (misalnya micin) berlebihan.

c. Program jaminan kesehatan

Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat (khususnya ibu hamil) akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Kini Indonesia sudah menerapkan kartu dari BPJS bagi seluruh lapisan masyarakat guna meminimalisir angka kematian akibat beban biaya pelayanan medis.

d. Pemberdayaan perempuan

Sosialisasi pre-kehamilan dan pasca kehamilan sangat penting bagi perempuan di Indonesia. Intervensi pemerintah diperlukan dalam fasilitasi program sosialisasi dan pemberdayaan agar wawasan tentang pernikahan, kehamilan, reproduksi, dan segala hal yang berhubungan dengan keluarga sudah dikantongi oleh calon ibu.

www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

Pada Hari Gizi Nasional (HGN) ke-58, Kamis (25/01/18), Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengungkapkan bahwa pencegahan stunting menjadi prioritas utama kerja pemerintah dan telah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Kementerian kesehatan pun dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, posyandu, PKK, dan lembaga lain untuk melakukan penyuluhan preventif kepada ibu hamil dan menyusui.

Dengan demikian pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam pencegahan dan penanganan stunting harus mendukung integrasi kedua bentuk intervensi tersebut. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus dilakukan bersama-sama sebagai upaya menurunkan jumlah kasus stunting di Indonesia. Indonesia Sehat akan tercapai ketika kesadaran healthy lifestyle dijalankan oleh individu dan pemerintah memberi dukungan baik moril maupun material.

www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

References:

1. Materi Gerakan Nasional Pencegahan Stunting dan Kerjasama Kemitraan Multi Sektor 2018 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

2. Iing Mursalin. 2016. Mencegah Kekurangan Gizi Pada Anak. World Breastfeeding Week.