Pandangan Hukum Perundangan, Adat, Agama Tentang Perkawinan di Indonesia

Buku yang ditulis oleh Pof. H. Hilman Hadikusumo yang berjudul Hukum “Perkawinan Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”, (Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, 2007). Buku ini menjelaskan materi tentang perkawinan secara lengkap, yang bersdasarkan oleh perundangan, hukum adat, hingga hukum agama. 

Dalam materi buku perkawinan ini terdapat tata tertib yang sudah ada dimasyarakat dan tata tertib itu selalu berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan di dalam suatu negara. Maksud dari mereview buku ini adalah untuk menjelaskan isi yang ada didalam buku ini, agar mengetahui tentang hukum perkawinan yan berlaku di Indonesia.

Dalam materi buku ini pertama mengenai pengertian perkawinan menurut perundangan, menurut hukum, menurut hukum agama. Menurut perundangan perkawinan dijelakan didalam pasal 1 UU no. 1-1974 bahwa perkawinan suatu ikatan antara pria dan wanita dengan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan tuhan yang maha esa. 

Dalam hukum adat perkawinan suatu perkawinan yang mempunya akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku. Menurut hukum agama perkawinan sesuatu perintah tuhan yang maha esa, supaya kehidupan rumah tangga dengan baik menurut kepercayaan masing-masing.

Suatu perkawinan pasti memiliki tujuan dalam perkawinan yaitu tujam dalam perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa dan juga untuk mempertahankan garis keturunan dari bapak maupun ibu.

Sahnya perkawinan jika seseorang melaksankan perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku menurut agama masing-masing. Tetapi didalam hukum adat walaupun perkawinan sah menurut agama kepercayaan belum tentu sah dalam hukum adat karena harus ada upacara adat yang harus dilaksanakan supaya diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Asas monogami dan poligami dijelaskan dalam pasal 3 (1) UU No. 1-1974 bahwa asas dalam suatu perkawinan sesorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan sebaliknya. Dapat dipahami bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, maka ia wajib lapor ke pengadilan negeri di daerahnya masing-masing. 

Poligami dalam hukum adat tergantung asal usul darimana wanita yang akan dinikahi, karena akan mempengaruhi garis keturunan. Tetapi sekarang hukum poligami adat itu jarang diberlakukan sejak zaman penjajahan jepang dan berlakunya UU no 1-1974. Sedangkan hukum agama dalam poligami yang mengatur hanya islam dan hindu, sedangkan Kristen tidak memperbolehkan poligami.

Persyaratan perkawinan memiliki persetujuan calon mempelai dan batas umur perkawinan. Pertama, persetujuan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan harus setujuan dari kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun (pasal 6 UU no. 1-1974). Sebaliknya persetujuan hukum adat tergantung dari orang tua kedua belah pihak.

Kedua, batas umur perkawinan dalam undang-undang Untuk menikah, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, pria atau wanita di atas 21 tahun tidak memerlukan izin orang tua untuk menikah. Izin orang tua diperlukan untuk perkawinan laki-laki pada umur 19 tahun dan perempuan di atas 16 tahun (Pas 7 UU No. 1-197). Dalam hukum adat umur perkawinan pernikahan tidak diatur tentang batas umur pada perkawinan. Hal ini hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur.

Pembatalan perkawinan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang hanya berlaku bagi warga cina mengatur kebatalan perkawinan dalam Pasal 85-99a. Menurut pasal 85 KUH Perdata (BW), “perkawinan hanya dapat dibatalkan oleh hakim”. 

Pembatalan perkawinan yang bertentangan dengan pasal 27 KUH Perdata (BW) karena poligami dapat dituntut oleh orang yang masih berhubungan dengan laki-laki dan perempuan lain karena perkawinan sebelumnya, suami atau istrinya. Jika pembubaran perkawinan yang terdahulu ditentang, terlebih dahulu harus diputuskan apakah perkawinan itu sah atau tidak sah (Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Pada umumnya masyarakat hukum adat Indonesia tidak mengenal lembaga perkawinan karena pada prinsipnya hukum adat tidak menganut syarat-syarat perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua mempelai, yaitu batas umur. larangan poligami, cerai dari pernikahan berulang dan juga masa tunggu pernikahan. 

Kita hanya mengetahui pengaruh agama berikut yaitu larangan darah, jenis kelamin, perkawinan dan kekerabatan (keturunan, garis keturunan). Sama halnya dengan hukum agama islam yang jelas mmengikuti asas perkawinan poligami terbatas yang tidak mengenal lembaga pembatalan menikah. Bila didalam rumah tangga tidak rukun maka tidak diajukan ke lembaga pembatalan perkawinan namun langsung menjatuhkan talak.

Tata cara perkawinan yaitu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman oleh pegawai pencatat menurut masing-masing agamanya, yang dilakukan di depan panitera dengan didampingi oleh dua orang saksi (10 PP no. 9-1975). 

Menurut agama Islam, perkawinan dilakukan di salah satu tempat di rumah calon mempelai laki-laki atau perempuan, di rumah calon mempelai laki-laki atau perempuan, atau di kantor keagamaan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan. mempelai wanita dengan dua orang saksi dan di hadapan pegawai pencatat nikah. 

Bagi yang beragama Kristen/Katolik di gereja dan sudah ada pencatat nikah. Begitu pula bagi yang beragama Budha, paling tidak dilakukan di depan altar suci Buddha/Bodhisattva dan juga hadir pencatat nikah. Bagi mereka yang beragama Hindu, sama halnya dengan Brahmana.

Tentang pencatatan perkawinan tidak ada undang-undang tentang upacara perkawinan, semuanya diserahkan kepada orang yang bersangkutan menurut adat dan/atau agamanya. Maka suatu perkawinan dapat dilangsungkan tanpa upacara yang lazim dalam masyarakat, asalkan dilangsungkan dalam suatu upacara perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, pelaksanaan upacara perkawinan melibatkan hukum adat dan hukum agama.

Secara umum pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam hubungannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut biasanya dilakukan dengan cara pertunangan, atau masa penyelesaian kawin belarian, penyampaian lamaran, upacara perkawinan adat, upacara keagamaan dan terakhir kunjungan kedua mempelai kepada orang tuanya.

Jika membandingkan upacara pernikahan secara agama dengan upacara pernikahan adat, maka upacara pernikahan secara agama lebih mudah. Dibandingkan dengan upacara agama Hindu/Budha, Kristen/Katolik dan Islam, upacara pernikahan Muslim lebih sederhana daripada upacara pernikahan Hindu, khususnya Hindu di masyarakat Bali, karena upacara agama dan upacara adat tampaknya tidak dapat dipisahkan. Menurut Islam, akad nikah hanya terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sighat (perjanjian), wali nikah dan dua orang saksi, sedangkan walimah (akad nikah) tidak wajib melainkan hanya sunnah (anjuran). Upacara pernikahan umat Islam tidak boleh dilakukan di tempat ibadah (masjid) dan di hadapan para ulama.

Kesan setelah membaca buku tentang hukum perkawinan menurut perundngan, hukum adat, dan hukum agama. Banyak ilmu yang dapat diambil dari buku tersebut karena memiliki daftar isi yang lumayan lengkap dalam memaparkan materi tentang perkawinan dari pembahasan pengertian perkawinan hingga pembahasan perceraian dan pengadilan.