Madzhab Hukum Positivisme Adalah Pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan pada hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku secara objektif dan terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif. Positivisme menganggap hukum sebagai fakta sosial yang dapat diamati dan dianalisis seperti fenomena alamiah lainnya. Hukum dipandang sebagai hasil dari tindakan manusia dalam masyarakat. Positivisme menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan secara tegas dari pertimbangan moral atau nilai-nilai etis. Menurut pandangan ini, keberlakuan hukum tidak tergantung pada apakah hukum tersebut "adil" atau "benar," melainkan pada fakta-fakta yang ada. Prinsip utama positivisme adalah legalitas, yaitu ide bahwa satu-satunya otoritas yang dapat menciptakan hukum adalah pemerintah atau badan legislatif yang sah. Hukum harus ditetapkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Positivisme lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini berarti bahwa positivisme berfokus pada menggambarkan dan menjelaskan apa yang hukum sebenarnya, bukan apa yang hukum seharusnya. Positivisme mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, bahkan jika individu atau masyarakat tidak setuju dengan hukum tersebut. Ini karena hukum dipandang sebagai otoritas yang harus dihormati. Positivisme menerima bahwa hukum dapat berkembang dan berubah seiring waktu melalui proses legislasi yang sah. Perubahan hukum harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif. Positivisme mencoba menghindari penilaian subjektif dan interpretasi pribadi dalam penegakan hukum.
Pendapat saya tentang mazhab hukum positivisme dalam hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:
Dalam konteks Indonesia, pendekatan positivisme cenderung mempromosikan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini merupakan hal yang positif dalam upaya menjaga ketertiban hukum di negara ini.Pendekatan positivisme mendorong pemerintah Indonesia untuk mengikuti prinsip legalitas dalam pembuatan hukum, yaitu bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada undang-undang yang ada. Dalam sistem hukum positivis, perubahan hukum dapat dilakukan dengan relatif mudah melalui proses legislatif yang sah. Hal ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik dengan cepat.
Salah satu kritik terhadap positivisme adalah penolakannya terhadap penilaian moral dalam hukum. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, hukum Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Sebagian orang mungkin juga berpendapat bahwa positivisme hukum harus diimbangi dengan pertimbangan etika dan moral dalam konteks hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan isu-isu lingkungan.
