Sidoarjo - Dalam rangka pelaksanaan program kebijakan di bidang hukum pidana pada peningkatan layanan data sidik jari berdasarkan Permenkumham No. 41 Tahun 2021 dan masih ditemukan kendala serta masalah mengenai tata cara pengambilan, identifikasi, dan perumusan teraan sidik jari pada blanko Daktiloskopi, kelompok substansi Daktiloskopi, Direktorat Pidana, Direktorat AHU melaksanakan transfer knowledge.
Transfer knowledge yang di maksud merupakan sharing pengetahuan dan menyamakan persepsi mengenai tata cara pengambilan, identifikasi, dan perumusaan teraan sidik jari, serta pemutakhiran data sidik jari warga binaan lapas atau rutan.
Pada kesempatan tersebut Lapas Kelas I Surabaya, Kanwil Kemenkumham Jatim menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan pembinaan praktik perumusan dan pemutakhiran data sidik jari warga binaan se-UPT Pemasyarakatan Korwil Surabaya dan diwakili 2 orang setiap UPT yang bertempat di Aula MD Arifin, Selasa (28/11/2022).
Kalapas Kelas I Surabaya yang saat itu di wakili oleh Kabag Tata Usaha, Mohammad Kafi menyampaikan, "Ini kesempatan yang baik, mudah-mudahan ilmu dan pengetahun yang disampaikan bermanfaat sehingga meningkatkan kinerja di jajaran Korwil Surabaya" terangnya.
Kurnia Banani Adam selaku Koordinator Daktiloskopi Korwil Surabaya menyatakan bahwa perumusan dan identifikasi sidik jari yang dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang.
"Tujuannya adalah sebagai usaha bantuan dalam menyelenggarakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat" imbuhnya.
Selanjutnya dilaksanakan paparan materi terkait daktiloskopi oleh Yose Randi dan Agus Ismail sekaligus dilaksanakan praktek dalam pengambilan dan merumuskan sidik jari.
"Secara umun sidik jari manusia terbagi menjadi tiga sidik umum, yaitu tipe arch (garis melengkung), loop (garis melingkar), dan whorl (pusaran)" ujar Agus Ismail.
Meskipun kegiatan pelatihan hanya berlangsung setengah hari para peserta sangat antusias dalam mempelajari dan mempratikkan materi yang disampaikan oleh narasumber yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas dalam pengambilan, idenfifikasi, dan perumusan sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan.
