Ia juga menginginkan, pemenuhan data dukung harus dibarengi dengan kualitas dan akuntabilitas dokumen.
Terakhir, Sahli RB berpesan kepada seluruh Kantor Wilayah, agar secara periodik melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah masing-masing.
"Tolong Kantor Wilayah melakukan pembinaan terhadap UPT-UPT yang ada di bawahnya," pesan Asep.
"Dan semoga kegiatan ini berdampak pada peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM, terutama di bidang Reformasi Birokrasi," pungkasnya mengakhiri.
Hadir pada kegiatan penutupan ini, Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto.dan para perwakilan Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I.
Tampak juga Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana bersama Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jateng dan Kepala Divisi Administrasi se Indonesia
