Michael Dompas yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal dan bekerja di Amerika, menyambuat baik kabar ini. Michael mengatakan memiliki dwi-kewarganegaraan lebih pada soal perasaan.
"Ini langkah yang realistis, tanpa perlu berbelit-belit di parlemen dll. It's a win-win lah. Untuk saya, benefitnya lebih dari segi perasaan... bagaimana yaaa.. maaf, saya jadi sangat emosional... Saya sudah di sini selama 50 tahun, saya selalu Indonesia, merasa Indonesia, lalu mengapa saya tidak bisa pulang. Indonesia selalu menjadi negara saya."
"Saya rasa memang kemajuan (pembahasan soal dwi-kewarganegaraan) dalam sepuluh tahun terakhir ini sangat signifikan.. sementara ini kita harus dukung (OCI) dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemajuannya jauh lebih besar untuk tanah air kita."
Sementara Gede Wiguna yang sedang menyelesaikan pendidikan strata dua di Washington DC mengatakan selama tidak menimbulkan persoalan pada masalah keamanan nasional, skema OCI ini merupakan angin segar.
"Segala kebijakan ada positif negatifnya, kita manfaatkan yang positif dan tekan yang negatif. Kalau soal dwi-kewarganegaraan, ini soal keamanan negara. Saya percayakan kepada pemerintah bagaimana mengatasinya."
UU Kewarganegaraan Indonesia Tak Mengenal Kewarganegaraan Ganda
Berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau dwi-kewarganegaraan. Pasal 21 ayat 3 menegaskan bahwa "dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6."
Kewarganegaraan diaspora atau anak dari WNI yang menetap di luar negeri, atau keturunan campuran, juga dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3; yang pada intinya dwi-kewarganegaraan hanya dapat dimiliki hingga usia 18 tahun atau sebelum anak tersebut menikah. Setelah itu mereka wajib memilih kewarganegaraannya.
Skema OCI yang sedang diselesaikan ini akan diatur lewat peraturan pemerintah sehingga tidak perlu mengubah undang-undang tersebut.
