Ia menjelaskan bahwa audit ini akan berfokus pada ketepatan laporan, transparansi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI dalam memastikan anggaran negara digunakan secara optimal.
Sebagai bagian dari agenda, Anggota I BPK RI secara resmi menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Menteri Hukum RI. Dokumen ini menjadi landasan hukum bagi tim auditor untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024.
Pelaksanaan entry meeting ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelolaan keuangan Kemenkumham dengan regulasi yang berlaku. Harapannya, tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan dalam proses pengelolaan keuangan.
Melalui kegiatan ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diharapkan semakin meningkat. Audit yang dilakukan oleh BPK RI bukan hanya sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keuangan di lingkungan Lapas Purwodadi. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas.
(Tim Humas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi)
Kepada Bapak/Ibu silahkan mengunjungi berita terkait kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi dan dukung kami dalam mewujudkan zona integritas yang berkelanjutan dengan Follow, Like, Komen, Subscribe dan Share.
Terimakasih
#kemenimipas
#guardandguide
#infoimipas
#Pemasyarakatan
