Kanwil Kemenkumham Jateng Sosialisasikan KUHP Baru di Depan Civitas Akademika Jawa Tengah

SEMARANG- Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disahkan menjadi Undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022.

Sosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam KUHP baru merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Tidak terkecuali oleh Kanwil Kemenkumham Jateng.

Sebagai aksi nyata, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin mensosialisasikan hal tersebut di hadapan kalangan Civitas Akademika Jawa Tengah.

Kegiatan berlangsung di Aula Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang, Rabu (14/12).

Audiens merupakan para Pimpinan 40 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Jawa Tengah.

Dok. Humas Kemenkumham Kanwil Jateng

Sebagai mukadimah, Yuspahruddin mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat wajib mengetahui serta memahami seluruh isi pasal dan norma yang ada dalam dalam KUHP.

Menurutnya, sosialisasi di kalangan akademisi perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran info terkait KUHP yang banyak beredar di media sosial.

Kakanwil juga menjelaskan, pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana.

Dok. Humas Kemenkumham Kanwil Jateng

Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Meskipun, gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat masih berlangsung. Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi KUHP yang baru sebelum akhirnya efektif berlaku setelah 3 tahun disahkan.

"Berlaku setelah 3 tahun dari pengesahan. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan aturan pelaksanaan dan gencar melakukan sosialisasi, agar tidak muncul multi tafsir dari isi KUHP tersebut," jelas Yuspahruddin.

"Kita mestinya berbangga, karena kita telah menggunakan produk anak bangsa sendiri," sambungnya.