Mohon tunggu...
Lapas Kelas IIB Klaten
Lapas Kelas IIB Klaten Mohon Tunggu... Penegak Hukum - Lapas Klaten membina, mengayomi dan melayani narapidana yang sedang menjalani proses pidana, untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak melakukan kejahatan kembali, sehingga dapat kembali diterima dimasyarakat.
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Motto kami ialah KEREN yaitu KOMITMEN, EMPATI, RAMAH, ENERGIK, NO PUNGLI.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Menteri Hukum dan Ham RI Laksanakan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI

26 Agustus 2022   13:31 Diperbarui: 26 Agustus 2022   13:37 123
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

PASTEN - 26/08/2022

Kementerian Hukum dan Ham melaui Menteri Hukum dan Ham ( Yassona H. Laoly ) beserta Jajaran melaksanakan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga.
Acara yang dilaksanakan pada hari kamis tersebut mengaggendakan Laporan Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga di tahun 2021 semester I dan semester II.

Selain dari Kemenkumham rapat kerja juga dihadiri oleh Kementerian atau Lembaga Lain diantarannya KPK, PPATK, Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan rapat dengan Komisi III DPR RI Menkumham menyampaikan paparan tentang pelaksanaan target kinerja Anggaran di Kementerian Hukum dan Ham.

Menkumham menyampaikan 2 poin penting yaitu :
1. Penjelasan mengenai Laporan Keuangan Kemenkumham TA. 2021
2. Penjelasan mengenahi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 dan 2 Tahun Anggaran 2021.

Dalam paparannya Kemenkumham menyebutkan pada tahun 2021 mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.957.628.353.000 dan target pendapatan sebesar Rp. 4.484.092.174.024.
Laporan keungan per 31 Desember 2021 juga telah disusun dan disajikan sesuai PP no.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam laporan 2021 PNBP Kemenkumham  dari target Rp.4.479.369.443.186 terealisasi sebesar Rp. 3.185.268.555.856 terjadi sedikit penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid19, sedangkan pada Anggaran Belanja tahun 2021 dari pagu sebesar Rp. 14.874.412.483.000 terealisasi sebesar Rp. 14.252.576.022.500 atau sebesar 95.82%.

Menkumham juga menyampaikan di forum rapat dengan Komisi III DPR RI bahwa telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan pelaksanaan Anggaran yang ke 13 secara berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemaparan Kemenkumham dilanjudkan dengan penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021 yang berupa temuan serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Lapas Klaten.. KEREN..!! 

#AYuspahruddin
#KanwilKemenkumhamJateng
#BanggaMelayaniBangsa
#KumhamSemakinPASTI
#ASNBerAKHLAK
#PastenKeren

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun