Mohon tunggu...
Lapas Brebes
Lapas Brebes Mohon Tunggu... Lainnya - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal

Lapas Brebes Penuhi Lengkap Daduk RKT Reformasi Birokrasi 2023.

16 November 2023   14:50 Diperbarui: 16 November 2023   14:50 69
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Brebes - Lapas Kelas IIB Brebes ikuti Penguatan Reformasi Birokrasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rabu (15/11).

Kalapas Brebes dan jajaran ikuti kegiatan penguatan RB oleh Kakanwil secara Virtual. Pemenuhan Data dukung Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Lapas Brebes masuk dalam UPT kategori Hijau yakni 100% Lengkap.

Menurut Kakanwil dalam arahannya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan mandat yang harus dikerjakan secara tuntas.

"Karena Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan mandatori dari Kemenpan RB, dari Pemerintah yang harus dilaksanakan, dan ini merupakan titik tolak (akibat) pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal," jelas Tejo, yang didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi.

"Oleh sebab itu, mandatori ini harus dilakukan guna membangun opini kepada masyarakat, bahwa kita dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat itu bersih dari korupsi bersih dari nepotisme dan bersih dari penyimpangan," sambungnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kakanwil, diketahui bahwa masih banyak UPT yang belum melakukan pemenuhan data dukung dengan maksimal. Ia berkesimpulan, capaian tersebut membawa dampak negatif terhadap indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham.

"(Indikator) merah itu salah satu pemberi andil negatif terhadap Reformasi Birokrasi di Kementerian ini. Ada beberapa Satuan Kerja yang dilihat di B-03, B-06 dan B-12 tidak melakukan apa-apa. Ini miris sekali," aku Tejo.

Hasil minor ini, asumsi Kakanwil, bisa menjadi gambaran apatis-nya UPT dalam melakukan perubahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

"Terlihat bahwa ada pengabaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah, dan ini cukup tinggi," imbuhnya.

Kakanwil berharap, seluruh UPT berkomitmen penuh untuk melakukan perubahan, dimulai dengan mengutamakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Terakhir, ia menginstruksikan kepada seluruh UPT agar melakukan pemenuhan data dukung RKT dengan cepat dan berkualitas.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun