Gorontalo- Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo hadiri Kegiatan Presentasi Proposal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024, Selasa (19/03)
Kegiatan di laksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Gorontalo di hadiri Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Â Gorontalo di dampingi Kaur Tata Usaha Fachyudin R. Datau dan 1 Perwakilan Staf Tata Usaha Fiki Amala .
Dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadiyanto kegiatan turut dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, Abdullah, Kepala Bidang Ham, I Gede Sandi Gunasta, Kepala Sub Bidang Pengkajian, Litbang Hukum dan HAM, Ibrahim Jahja, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat  dan Pegawai perwakilan dari masing-masing UPT serta narasumber dari Fakultas Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo Arjayati Rahim Syarif .
Kepala Divisi Yankum, Hadiyanto dalam sambutannya menyampaikan upaya peningkatan kualitas hasil survei setiap tahunnya terus didorong melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
Lebih Lanjut beliau menyampaikan Pada tahun 2024 ini melalui alokasi anggaran yang ada, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei SPAK - SPKP di wilayah difokuskan pada upaya mengawal pelaksanaan survei di Wilayah berjalan dengan optimal terutama pada pemenuhan jumlah responden yang lebih proporsional dengan memperhatikan ketentuan statistik yang berlaku .
Melalui pemetaan jumlah responden per satuan kerja di wilayah dapat menjadi dasar perumusan kebijakan survei terutama terkait penentuan jumlah responden pada tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan survei dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh satuan kerja.'' Ujar beliau.
Selanjutnya narasumber Arjayati Rahim Syarif mempresentasikan Proposal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis IPK -- IKM masing-masing UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo .
