Melanjutkan hasil diskursus teriakan seorang pedagang kaki limadi dalam ruang diskusi publik  kantor LBH Yogyakarta di KotaGede. Dengan sudut pandang teman-teman pejuang keadilan dan kesejahteraan. Di mulai dari desas-desus keresahan 700 PKL dari 2.000 PKL yang meresahkan penurunan omset setelah di relokasi.
Di balik itu juga penulis akan menjelaskan secara implisit ketidakadilan untuk para PKL. Penulis juga mengulik lebih dalam lagi dari sumber berita dan literasi media massa. Bahwasannya juga artikel ini tidak jauh dari hasil literasi diskusi publik LBH Yogykarta yang bertemakan "Bahagia di tanah istimewa? Potret kemiskinan dan penyingkiran rakyat di Yogyakarta" (Selasa, 07/Februari/2023).
Desas-desus relokasi sudah lama di inginkan oleh Pemerintahan Kota terkait tatakelolah dan kebudayaan. Namun terdapat timpang jika diilihat dari sektoral pemantik arah diskusi publik oleh Supriyati sebagai pematik diskusi pertama (PKL Malioboro). Pemateri 2 Rakha Ramadhan (LBH Yogyakarta). Pemateri 3 Bhima Udhistira (Dir CELIOS).
Pembahasan
Pemateri 1 mba Supriyati (PKL Malioboro)
Berawal dari desas-desus berita relokasi yang tersebar di awak media hanya sebagai wacana. Namun ada sebuah lembaga koperasi tridharma yang menaungi para pedagang kaki lima mendapatkan voting suara, dan sebelum adanya relokasi meminta pungutan suara kepada seluruh penjual dan pedagang yang ada di sepanjang jalan kaki lima malioboro akan di pindahkan dan di rapihkan.
Dari sekian PKL mengeluh kepada saya jualan tidak laku selama seminggu. Adapun PKL satu hari hanya laku Rp13.000; itupun tidak balik modal (ucapnya Supriyati). Ternyata beberapa suara PKL tidak setuju dengan adanya relokasi yang akan menghambat merosotnya penjualan dan pemberdayaan sekitar. Dari sisi lain banyak korban berjatuhan meninggal dunia karena dampak relokasi karena tidak bisa mengembalikan modal dan kebutuhannya tidak mencukupi.
Survey anlisis pemerintah hanya sebagian besar ada di wilayah strategis. Untuk wilayah belakang survey tidak bergilir dan kebanyakan ruko sudah mulai tutup. Dampak negatif yang di rasakan setelah satu tahun relokasi sekitar 700 (tujuh ratus) PKL mengalami pemerosotan 70% omset. Kebanyakan penjual berasal dari ibu-ibu dan kalangan menengah kebawah.
Mba supriyati berharap kepada pemerintah untuk bisa membuka hati dan pembenaran relokasi untuk kesejahteraan. Dimana banyak PKL yang di rugikan yang secara tidak adil.
Pemateri 2 Â Rakha Ramadhan (LBH Yogyakarta)
Kita adalah rakyat yang tertindas sebuah sistem. Melihat sumber statistik bps kalau melihat data di pulau jawa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi persentase 11,49% pertama kota miskin di pulau jawa setelah itu pulau Jawa Tengah 10,98%. Jadi pertanyaannya bagaimana proses relokasinya?
Secara sigap pemerintah segera mencaput subtansi Peraturan Walikota nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani dengan sistem baru Peraturan wali kota nomor 13 tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani. Dimana peraturan itu tidak menguntungkan karena di terbitkan pada hari libur.
Setelah itu satpol pp merapihkan dan membersihkan lapak jualan. Dimana disitu menghilangkan hak menyambung kehidupan bagi pendorong gerobang. Menurut pemantik diskusi jika penertiban tersebut di sangkut bautkan dengan sumbu filosofis warisan budaya tak benda tidak sejalur dengan pedagang kaki lima yang berjualan. Sebaliknya PKL sebagai identik budaya yogyakarta.
Dengan adanya tanggapan bahwa relokasi dilihat pemerintah belum siap dari kenyataan di lapangan dimana terdapat tempat jarak begitu sempit, dan suhu panas di dalam ruangan, dan jika kalau hujan deras bocor banjir/menggenang. Hal ini di tandai dengan minimnya infrastruktur di tambah dengan pendapat yang menurun.
Pemateri 3 Bhima Udhistira (Dir CELIOS).
Ada sikap paradoks-paradoks dengan jawaban justifikasi atau pembelaan Yogyakarta sebagai kota termiskin di pulau jawa. Anggapan Yogyakarta sebagai tingkat ketimpangan salah satu tingkat tertinggi seIndonesia. Selain di jogja ada di Indonesia bagian timur menurut pemateri terakhir juga kebanyakan uang tidak beredar di daerah jogja malah keluar ke Jabodetabek.
Dan jogja sebagai daerah bahagia karena umurnya yang panjang. Melihat dari sisi paling domain orang jogja "nrimo ing pandum". Jogja katanya diukur dari si kaya dan si miskin ketimpangan tertinggi di Indonesia (ucap Bhima). Bagaiman jika dilihat dari aspek nafkah dari istri dan anak atau kedua orang tuanya dengan di tanggung satu pekerja butuh berapa minimum agar jogja tidak bilang miskin Rp 2,3Juta/bulan, bukan dari aspek Rp 350.000/bulan seharusnya upah minimum lebih tinggi di bandingkan dengan garis kemiskinan perkeluarga.
Banyak pemuda pesimis tidak akan mampu KPR pasti di tolak kalau upahnya di bawah minimum. Untuk makan saja meraka dibawah garis kemiskinan apalagi disuruh nyicil rumah. Kalau Jogja begini terus akan warga jogja tidak punya rumah dan akan tersingkirkan (jadi gelandangan dan pengemis).
Seharusnya dengan adanya kemiskinan menaik PKL dan UMKM sebagai menunjang kesejahteraan. Keberpihakkan pemerintah tidak dengan kemiskinan tapi hotel, bandara megah, dan jalan tol. Mengapa kemiskinan manaik? Jelas karena orang miskin tersingkirkan dengan adanya usaha tersebut, kebanyakan yang ada disana orang kaya.
Sumber lain
Kenapa penghasilan jogja tidak bisa menaikan taraf kehidupan masyarakat jogja malah mengalami kemiskinan di pulau jawa. Dan ternyata masyarakat jogja banyak menerima (Nrimo ing pandum), jika tidak akan di persulit lapak jualannya. Dan kenapa regulasi pendataan kemiskinan tidak di tegaskan dengan jelas. Banyak si kaya merasa miskin, dan si miskin susah kaya.
Dampak Relokasi
-PKL merasa merosot 70% dagangannya.
-Banyak PKL alih profesi sebagai asongan dan pijat keliling
-Stres jualan yang tidak laku berunjung kematian
-Pendorong Pedangang Kaki Lima kehilangan pekerjaannya sebagai pendorong gerobang dan perapih dagangan
-Sebagai besar survei tidak sampai secara menyeluruh kepada PKL yang ada di dalam/terbelakang
Harapan
Pemerintahan Kota dan Dinas Kebudayaan bisa membuka ruang diskusi dan evaluasi adanya kecemasan dan keresahan publik sebagai aspirasi dan perbaikan maslahat secara umum kepada pedagang kaki lima. Tanpa adanya intimidasi dan provokasi diantara pembangunan keistimewaan jogja tidak hanya harus untuk orang yang ada di atas/kepentingan internal.
