[caption id="attachment_297738" align="alignright" width="300" caption="Sebuah truk pengangkut tampak keluar dari lokasi pembangunan."][/caption] "Yaaahhh.... Akhirnya kena juga." Begitulah kata-kata yang spontan terlintas dalam pikiran saya tatkala suatu ketika saya melihat truk-truk pengangkut keluar dari satu area yang sebelumnya selalu tampak rindang dan asri. Saya sengaja melihat kedalam area yang sekarang sudah ditutupi oleh seng dan kawat, ternyata bagian dalam sudah lebih parah dari yang saya duga dan tentu saja jauh dari kesan hijau yang selama ini ada. Padahal, sebelumnya saya pribadi merasa salut pada pemilik tanah tersebut yang bisa mempertahankan keberadaan areanya yang memang sangat strategis ditengah-tengah gencarnya pembangunan di kota kami, tapi kini hilanglah sudah berganti dari petak-petak perkebunan menjadi patok-patok penanda jarak antar kavling. Ya, perkebunan itu sudah beralih menjadi perumahan. Para developer kini semakin rajin membangun cluster-cluster baru untuk semakin mengembangkan bisnis perumahan mereka, tidak perlu area beratus-ratus hektar karena daerah yang antara ujungnya masih bisa terlihat saja ternyata bisa disulap menjadi deretan rumah yang menurut saya sama dengan tipe RSS (Rumah Sangat Sederhana). Namun, seperti yang kita ketahui bersama harga untuk satu unit rumah bertipe paling minimalis saja bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Faktanya, tidak sedikit perumahan yang pembangunannya menjadi tertunda atau bahkan terhenti sama sekali karena kurangnya minat konsumen. Alasannya bisa bermacam-macam, yang pasti akan menjadi sangat disayangkan apabila untuk membangun satu kawasan hunian tersebut harus mengorbankan daerah hijau yang sekarang ini sudah sangat sulit ditemui. Melihat harga rumah yang tidak murah, kadang membuat saya berpikir untuk siapakah para developer membangun rumah sedemikian rajinnya, pastinya tidak untuk orang-orang yag sepatutnya mendapatkan tempat dan penghidupan yang layak seperti orang-orang miskin dan anak terlantar atau para veteran mantan pejuang kemerdekaan. Itu bukanlah kewajiban mereka. Maka dari itu saya semakin merasa ngenes saat menyaksikan dan pastinya mendengar tentang biaya rehabilitasi rumah dinas para anggota DPR yang membengkak hingga ratusan juta rupiah. Jatah untuk satu unit rumah yang sudah ditetapkan anggarannya sebesar 500 juta rupiah ternyata belum cukup untuk sebuah bangunan yang layak huni untuk mereka, padahal belum tentu juga rumah-rumah dinas tersebut perlu diperbaiki. Sementara bagi rakyat yang kurang beruntung, untuk membangun sebuah rumah yang asal bisa berdiri dan melindungi dari terik matahari dan hujan saja susahnya bukan main, belum lagi para veteran yang masih harus berjuang untuk mempertahankan rumah mereka dari eksekusi atau terpaksa tinggal di tempat yang tidak memadai. Rumah dinas memang sudah menjadi hak para petinggi, tapi seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menentukan anggaran pengeluarannya karena pastinya akan sangat menolong bila dana tersebut bisa digunakan untuk membantu pembangunan hunian yang pantas untuk orang-orang yang membutuhkan. Meskipun bertahap atau sedikit demi sedikit, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali dan tentunya dengan perencanaan wilayah yang tidak harus mengorbankan area hijau disekitar kita.
