Rakor Zona, Sarana PKH Ponorogo Sosialisasikan Aplikasi E-PKH dan Tingkatkan Profesionalisme SDM

Juga ditambhakan untuk administrasi, khususnya laporan bulanan agar Pendamping PKH mengumpulkan tepat waktu. Selanjutnya Koordinator PKH Ponorogo, Ahmad Daroini, S.IP dalam materinya menjelaskan tentang kebijakan PKH tahun 2020. 

Ia menjelaskan bahwa SDM PKH harus kompak dan mampu mengikuti segala perubahan baik dari kebijakan maupun sistem data PKH. Seluruh SDM PKH Ponorogo harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Khususnya dengan pengoperasian aplikasi e-PKH, teman-teman Pendamping PKH sudah diarahkan untuk work by system. 

Sistem e-PKH lah yang akan menilai dan menampilakan bagaimana progres kinerja teman-teman Pendamping PKH dilapangan. Selain dengan e-PKH, tentunya juga   dari hasil pengamatan dalam hal bisnis proses dan P2K2 langsung di lapangan.

Tim APD menyampaikan materi e-PKH/dokpri

Tim APD menjelaskan materi tentang teknis aplikasi e-PKH.  Jaenuri, mewakili Tim APD menyampaikan teknis input data di aplikasi e-PKH secara detail. Mulai dari mapping kelompok, input data P2K2, input data verifikasi dan validasi serta menyampaikan fungsi fitur-fitur aplikasi e-PKH kepada Pendamping. Tim Supervisor PKH menyampaikan laporan bulanan yang harus dikumpulkan tepat waktu dan tepat format. 

Menyampaikan progres graduasi mandiri tiap-tiap Pendamping PKH dan memotivasi untuk Pendamping yang sama sekali belum ada graduasi bisa segera menggraduasi KPM dampingan yang kondisinya sudah sejahtera. Pada kesempatan kali ini SPV juga menyampaikan alur pelaporan graduasi mandiri kepada SPV agar progress graduasi bisa diupdate secara cepat. 

SPV juga menyampaikan untuk progress graduasi mandiri selama kurun waktu bulan September, Pendamping PKH Ponorogo berhasil menggraduasi 233 KPM. Total graduasi mandiri  PKH Ponorogo Januari-September 2019 sejumlah 612 KPM.

Korda PKH Ponorogo menyampaikan RKTL materi Rakor Zona/dokpri

Koordinator Kabupaten PKH Kademin, S.IP menyampaikan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) berkaitan dengan materi rakor zona. Ia menjelaskan berkaitan verifikasi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesejahteraan sosial maka harus dilakukan single nama lembaga. 

Hal ini harus dilakukan karena masih banyak nama fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial  yang mempunya nama ganda di data PKH sebelumnya. Single penamaan fasilitas kesehatan, pendidikan akan memberi kemudaha Pendamping PKH pada saat pengolahan data dan verifikasi  langsung ke lembaga terkait. 

Ia juga menjelaskan berkaitan dengan e-PKH, Pendamping harus cermat dan detail  dalam memasukkan data KPM ke aplikasi, karena jika keliru memasukkan data maka akan berdampak fatal bagi KPM PKH.