kompasiana.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Yaitu Ganjar Pranowo, Sangat mewanti-wanti kepala daerah di wilayahnya untuk menjauhi korupsi di daerahnya. Ia mengaku telah mendapatkan banyak sekali aduan terkait masih ada satu kabupten di Jateng yang masih melakukan praktik jual beli jabatan ,sangat disayangkan.
Ia juga menduga aduan itu juga pasti sudah masuk ke aparat penegak hukum(APH). Untuk itu, ia mengingatkan kepada seluruh bupati dan wali kota agar segera menghentikan kebiasaan yang buruk itu.
“Kalau ada staf Anda yang ikut main-main, segera sikat saja! Peringatkan dengan keras daro Ganjar. Bahkan sampai level desa. Nyuwun sewu, kemarin saya intervensi OTT langsung ke kepala desa karena ada bukti permulaan menerima uang haram,” tegas Ganjar dalam rapat koordinasi (rakor) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/9/2021).
Dalam rakor tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama, juga memberi peringatan 36 kepala daerah beserta jajarannya di Jateng untuk menjauhi semua jenis bentuk korupsi.
Baca Juga: Blogger Asal Jawa tengah sukses dari hasil Ketikannya
“Di antara semua masalah, yang banyak terjadi terkait manajemen ASN dan pengadaan barang jasa,” ujarnya seperti dikutip pada siaran pers yang diterima dari Solopos.com.
Sistem Politik Rawan Korupsi
KPK menyadari terdapat sistem politik yang berlaku saat ini berpotensi membuka celah bagi kepala daerah untuk melakukan praktek korupsi, termasuk jual beli jabatan ini.
Mengingat akan besarnya biaya yang cukup tinggi dalam pendanaan pilkada, perlu adanya donatur atau promotor. Sebagai timbal balik dalam pelaksanaan pilkada ini, setelah terpilih, umumnya akan memberikan banyak kemudahan kepada donatur atau promotor itu sendiri. Di sinilah, sebut Bahtiar, titik rawan korupsi terjadi.
“Sejak 2012 sampai 2021 setidaknya sudah ada delapan kepala daerah di Jawa tengah(JATENG) kena sama pihak KPK. Semoga Jateng bisa stop di angka delapan. Saya tegaskan Lagi bahwa pada setiap area intervensi atau perbaikan dalam program Monitoring Centre for Prevention itu ada tujuannya sendiri. Untuk itu, kami harap implementasinya selaras dengan skor capaian,” lanjutnya.
KPK juga menegaskan untuk perlunya penguatan inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah dalam upaya implementasi program pencegahan korupsi mengingat akan tugas dan wewenangnya sebagai pintu gerbang pertama dalam melakukan pengawasan.
Ganjar Sepakat
Sementara itu, Pak Ganjar Pranowo mengaku dirinya sangat sepakat dengan KPK bahwa inspektorat perlu diperkuat. Pasalnya, ia mengaku sudah banyak mendapatkan aduan jual beli jabatan ini di bulan mei lalu dah ramai, termasuk soal jual beli jabatan.
Kode keras yang disampaikan KPK, katanya, seharusnya cukup untuk dipahami dan diperbaiki.
“Dari obrolan dengan beberapa kawan yang menerima gratifikasi atau yang meminta macam-macam yang berunsur pemerasan dan bablas misalnya terima Rp2 miliar, kalau diminta kembalikan Rp10 miliar tapi tidak jadi tersangka mau tidak? Mereka jawab bersedia dengan alasan membayar malu,” beber Ganjar Pranowo.
Untuk meminimalisir permainan, Ganjar menyarankan kepada kepala daerah untuk efisiensi di anggaran dengan melakukan perencanaan dan penganggaran secara elektronik supaya lebih efesien.
Selain itu, tambahnya, nomenklatur dibersihkan agar tidak ada tumpang tindih. Kedua, lanjutnya, setop setoran. Dengan era teknologi seperti sekarang ini, sebut Ganjar, makin banyak orang yang berani lapor karena informasi tidak ada yang bisa ditutupi.
“Jangan pernah percaya pada pemberian siapa pun, yang seperti itu suatu hari akan meledak sendiri. Saya juga menyarankan bapak/ibu untuk membuka kanal aduan. Karena kita bisa dapat banyak dari sana. Selama tidak korupsi dan menjaga integritas, enggak usah takut,” tegas Ganjar pranowo.
