Perihal Kenaikan Upah Minimum 2023 dalam Permenaker Baru

Penetapan upah minimum tahun 2023 menjadi hal yang sangat dinantikan oleh seluruh pekerja/buruh di Indonesia. Hal ini tentu beralasan, karena bila menoleh ke belakang, badai besar bernama pandemi COVID-19 telah menggulung perekonomian negara. Akibatnya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar upah minimum kepada para pekerja mengalami penurunan.

Untuk menyikapi kondisi akibat pandemi, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Melalui Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun 2021.

Pada tahun berikutnya, upah minimum ditentukan berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Pemerintah melalui Kemenaker telah menetapkan upah minimum tahun 2022 naik sebesar 1,09 persen. Pertimbangan kenaikan ini berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Biro Pusat Statistik (kompas.com, 17/11/2021).

Baca juga: Penting! Ini Sanksi Pidana dalam UU PDP

Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 lahir dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Permenaker yang diundangkan pada tanggal 17 November 2022 ini menyebutkan bahwa, "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenaker ini disebutkan pula bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Masih dalam Permenaker ini, daerah yang telah memiliki upah minimum, penetapan upah minimum dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum. Pada tahun 2023, penyesuaian tersebut dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formulanya adalah sebagai berikut:

UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t))

Baca juga: Ingin Melaporkan Dugaan Pelanggaran HAM? Ini Ketentuannya!

UM(t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan sedangkan UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan. Penyesuaian Nilai UM adalah penyesuaian nilai upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan , yang dihitung sebagai berikut:

Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x α)

Inflasi adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen). Pertumbuhan ekonomi bagi provinsi, dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

Sedangkan bagi kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

Penentuan nilai α harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di mana α adalah wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol). Sedangkan sumber data yang digunakan untuk penghitungan upah minimum ini bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.  

Meskipun terdapat kenaikan upah minimum pada tahun 2023, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10% (sepuluh persen), gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10% (sepuluh persen). Poin penting lainnya, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi (Pasal 7).

Khusus untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Bila tidak terpenuhi, gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum bagi kabupaten/kota yang bersangkutan. Syarat tertentu tersebut, yaitu:

• rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
• nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Ketentuan upah minimum bagi daerah hasil pemekaran juga dalam Permenaker ini. UMP bagi provinsi hasil pemekaran, untuk pertama kali berlaku UMP induk (Pasal 11). Sedangkan upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten/kota hasil pemekaran, untuk pertama kali berlaku upah minimum kabupaten/kota induk atau UMP, jika tidak terdapat upah minimum kabupaten/kota induk (Pasal 12).

Adalah kewajiban gubernur untuk menetapkan UMP. Penetapan UMP dilakukan berdasarkan penghitungan penyesuaian nilai upah minimum. Penghitungan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. UMP tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022.

Selain UMP, gubernur juga dapat dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota. UMK ditetapkan setelah penetapan UMP. Penetapan ini dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP. UMK tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022.