Perihal Kenaikan Upah Minimum 2023 dalam Permenaker Baru

Sedangkan bagi kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

Penentuan nilai α harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di mana α adalah wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol). Sedangkan sumber data yang digunakan untuk penghitungan upah minimum ini bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.  

Meskipun terdapat kenaikan upah minimum pada tahun 2023, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10% (sepuluh persen), gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10% (sepuluh persen). Poin penting lainnya, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi (Pasal 7).

Khusus untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Bila tidak terpenuhi, gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum bagi kabupaten/kota yang bersangkutan. Syarat tertentu tersebut, yaitu:

• rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
• nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Ketentuan upah minimum bagi daerah hasil pemekaran juga dalam Permenaker ini. UMP bagi provinsi hasil pemekaran, untuk pertama kali berlaku UMP induk (Pasal 11). Sedangkan upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten/kota hasil pemekaran, untuk pertama kali berlaku upah minimum kabupaten/kota induk atau UMP, jika tidak terdapat upah minimum kabupaten/kota induk (Pasal 12).

Adalah kewajiban gubernur untuk menetapkan UMP. Penetapan UMP dilakukan berdasarkan penghitungan penyesuaian nilai upah minimum. Penghitungan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. UMP tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022.

Selain UMP, gubernur juga dapat dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota. UMK ditetapkan setelah penetapan UMP. Penetapan ini dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP. UMK tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022.