Mohon tunggu...
Lamhot Situmorang
Lamhot Situmorang Mohon Tunggu... Petani - Freelancer

Pegangguran yang suka menulis disaat Ultramen tidur

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menteri Saling Sikut Popularitas dan Elektabilitas? Bukan Jaminan jadi Capres 2024

10 November 2021   23:02 Diperbarui: 10 November 2021   23:21 319
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto ilustrasi para menteri Jokowi periode 2020-2024 | (aset: solopos.com)

Menjadi capres-cawapres merupakan semua impian para menteri dan juga para politikus partai, karena tujuan utama mereka adalah bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

Seperti isu baru-baru ini, sedang terjadi ajang mencari popularitas dan elektabilitas di dalam kubu menteri petahana guna modal untuk menjadi capres 2024 mendatang.

Tujuan para menteri capres 2024 tersebut tidak lain hanya untuk menarik perhatian rakyat agar ia terlihat menjanjikan dan berkompeten, jadi ini adalah modal utama para menteri petahana untuk mencari simpati rakyat.

Sebenarnya ada tolak ukur yang dapat kita tarik dari ketertarikan para menteri petahana untuk menjadi capres 2024, dengan cara meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya saat masih berada di kursi kementerian.

Dan ini menurut pandangan saja secara pribadi, sebaiknya para menteri petahana tidak melakukan pencalonan diri sebagai capres 2024, karena hal ini hanya menyebabkan kegaduhan dan menurunnya performa kualitas kerja.

Bagi para menteri calon capres 2024, yang ingin mencalonkan dirinya sebagai salah satu peserta pemilihan umum, tentunya ia harus mencari popularitas terlebih dahulu agar memiliki elektabilitas di mata rakyat.

Untuk meningkatkan popularitas tentunya akan banyak yang melakukan terobosan-terobosan baru yang dapat meningkatkan kemajuan negeri. Karena, hasil kerja yang dilakukan menteri di bidangnya akan menjadi tolak ukur rakyat dalam menilainya.

Seperti saat dulu menteri Susi Pudjiastuti membuat terobosan dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang masuk ke lautan Indonesia untuk mencuri hasil laut kita.

Meskipun bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah, ternyata tindakan ibu Susi ini mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari rakyat. Justru rakyat sangat mendukung tindakan ibu Susi dan berharap ibu Susi bertahan sebagai menteri kelautan.

Tidak hanya disitu saja, saat ibu Susi tidak masuk di kabinet Jokowi banyak rakyat yang merasa kecewa, karena sebenarnya ibu Susi sudah berhasil merebut hati rakyat melalui tindakan dan terobosannya.

Jadi, sebaiknya para menteri petahana yang berminat mencalonkannya dirinya sebagai capres di 2024 harus berani meniru tindakan dan gagasan ibu Susi jika ingin mendapatkan simpati dari rakyat.

Sebaiknya pula, jangan kebanyakan konferensi pers atau bicara ide dan gagasan di sana sini hanya ingin di ekspos media saja, akan tetapi tindakan dan realisasinya nol besar. 

Tunjukkan ide dan program kerja masing-masing dengan tindakan, karena secara tidak langsung Anda akan menjadi sorotan publik jika kerja Anda memuaskan.

Sebaiknya para menteri petahana yang saat ini mencari popularitas dan elektabilitas bisa berkaca dari menteri pekerjaan umum bapak Basuki Hadimuljono, ia selalu melakukan pekerjaannya dengan baik setelah berhasil menyelesaikan tugasnya justru media berbondong-bondong untuk meliputnya dan bagi rakyat yang menikmati hasil kerjanya akan merasa puas.

Hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan para calon presiden 2024 jika ingin menunjukkan kapasitasnya sebagai orang yang layak dipilih menjadi orang nomor satu di negeri tercinta ini.

Berbicara elektabilitas pastinya berbicara popularitas, disini akan cenderung untuk saling menjatuhkan. Karena sesama menteri tidak ada lagi saling koordinasi dan kerjasama yang ada hanya saling hujat dan menjatuhkan.

Ini merupakan hal yang sangat ditakutkan jika para menteri bernafsu untuk mencalonkan dirinya menjadi capres di tahun 2024, yang ada hanya kebobrokan yang akan terjadi di dalam kementerian karena terlalu fokus cari popularitas dan lupa dengan pekerjaan masing-masing.

Tidak bisa dipungkiri, jika di dalam kementerian di isi oleh orang dari berbagai partai koalisi, dalam artian menteri memiliki misi masing-masing dari partai.

Yang saya kuatir, seandainya ada menteri yang berminat capres 2024 justru malah memanfaatkan posisinya di kementerian dengan cara mempromosikan dirinya menggunakan fasilitas negara.

Untuk mendukung dan menjatuhkan rivalnya di kementrian tentunya akan menggunakan jasa buzzer, percaya tidak percaya inilah yang akan terjadi jika isu capres di dalam kementerian itu benar.

Bisa jadi kekacauan akan terjadi jika tidak dicegah sedari awal, karena para menteri hanya akan menjalankan tugasnya yang tercatat berbeda dengan misi program kerjanya di kementerian.

Kemungkinan besar juga akan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor) di dalam kementerian, alasannya adalah sebagai modal untuk melakukan kampanye jika terpilih menjadi bakal calon presiden 2024. 

Semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak di inginkan terjadi di dalam menteri petahana saat ini, mengingat isu 

Menjadi capres sebenarnya bebas dari kalangan mana, asalkan ia berstatus warga negara dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat, mohon maaf jika ada ketersinggungan atau kalimat saya yang kurang tepat, karena saya tidak memiliki passion di bidang politik. Terima kasih.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun