Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan

Oleh 

Afifuddin Kadir

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Untuk mencapai kesejahteraan sosial satu-satunya jalan yang harus dicapai adalah tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat. di Indonesia ketimpangan ekonomi sangat memprihatinkan. Laporan Oxfam dan INFID mengatakan bahwa kesenjangan yang terjadi antara orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih melebar. Kesenjangan yang terjadi salah satu dikarenakan tidak terwujudnya keadilan dalam distribusi harta. Menurut laporan credit Suisse pada januari 2017 satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kakayaan di Indonesia. hal ini menunjukan betapa lebarnya kesenjangan yang terjadi, baru satu persen saja orang kaya sudah menguasai setengah dari kekayaan di Indonesia apalagi lebih dari itu.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan. Yang pertama, ketimpangan pendidikan, pendidikan adalah salah satu pintu untuk meraih kesuksesan dimasa yang akan datang, tetapi jika dilihat realiita pada saat ini masih terlihat kesenjangan yang luar biasa dalam dunia pendidikan, yang bisa mengakses pendidikan bermutu hanya orang-orang yang berduit saja, tetapi warga miskin sangat sulit untuk mengakses pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Kedua, menurunnya pendapatan per kapita., hal ini bisa jadi karena dunia pekerjaan yang masih sulit diakses. 

Ketiga, tidak ada distribusi kekayaan, kekayaan hanya mengalir di satu pihak saja atau kelompak-kelompok tertentu sehingga belum terlihat adanya keadilan distribusi antara si kaya kepada si miskin. Yang keempat, ketidakmerataan pembangunan, pembangunan masih terpusat di kota-kota besar sedangkan pembangunan belum menyentuh daerah-daerah yang tertinggal. Oleh karena itu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi, pemerintah  harus membuat kebijakan ekonomi yang berkeadilan untuk menekan terjadinya ketimpangan ekonomi dan pemerintah juga harus membuat kebijakan publik yang memihak kepada rakyat kecil.

Kebijakan Ekonomi Berkeadilan

Dalam upaya menekan kesenjangan ekonomi yang terjadi, pemerintah telah membuat kebijakan tentang ekonomi berkeadilan. Hal tersebut dilihat ketika presiden Joko Widodo pada rapat kabinet di Istana Bogor pada awal tahun 2017 membuat kebijakan tentang ekonomi berkeadilan. Di kutip dari laman situs kepresidenan www.presidenri.go.id untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,  pemerintah membuat kebijakan ekonomi berkeadilan untuk melawan ketimpangan, dengan berbasis pada tiga kebijakan. Yang pertama, pemerataan pemilikan dan penggunaan lahan. Kedua, pemerataan pemberian kesempatan dan yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerataan pemilikan dan penggunaan lahan ini diperuntukan untuk memberikan akses lahan pada penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatan lewat aktifitas pertanian dan perkebunan, rakyat tidak lagi menjadi buruh tetapi pemilik lahan. Dalam pemberian kesempatan pemerintah melakukan pengenaan pajak yang berkeadilan dan pemberian kesempatan juga pada pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah akan berikan kemudahan dalam perizinan dan akses terhadap investor, dengan ini diharapkan terjadinya kenaikan kelas dari skala usaha kecil ke menengah dan menengah menjadi besar. 

Hal tersebut jika didungung dengan sumber daya manusia yang bekompeten. Kebijakan peningkatan kapasitas SDM tujuannya agar menekan angka pengangguran. Pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana pelatiahan keahlian SDM. Oleh karena itu pemerintah akan membuat kurikulum SMK agar lulusan pendidikan kejuruan tersebut siap memasuki dunia kerja.

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Ekonomi

Perekonomian Indonesia menurut (Word Bank) mengalami pertumbuhan pada tahun 2017 yakni sebesar 5,2 persen, namun sayangnya dari pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih terdapat ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Dimana masih terlihat distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga mengakibatkan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin melarat. Kesenjangan sosial dalam Islam benar-benar dihindari termasuk dalam kaitanya dengan ketimpangan ekonomi. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu mengantarkan umatnya kepada kebahagian dunia maupun akhirat (maqashid Syariah). Maka dari itu ketimpangan ekonomi harus dilawan dengan keadilan ekonomi atau ekonomi yang berkeadilan

Ekonomi Islam Sebagai Sarana Mewujudkan Ekonomi Yang Berkeadilan

Islam sangat memperhatikan masalah ibadah maupun muamalah. Dalam hal muamalah Islam telah mengaturnya mulai dari aspek hukum sampai kepada implementasinya, termasuk dalam aspek ekonomi. Paradigma ekonomi Islam membawa esensi yang luar biasa terhadap ekonomi yang berkeadilan, karena yang dimaksud ekonomi berkeadilan adalah persamaan konpensasi, persamaan hukum, moderat dan proposional. Maka muncul pertanyaan bagaimana ekonomi Islam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan?

Untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan Islam mengajarkan agar pertama, distribusi kesejahteraan yang sama, artinya bahwa distribusi kekayaan harus merata dan adil ditengah masyarakat, kekayaan tidak hanya dinikmati oleh indivudual atau kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam al-Qur'an menyatakan bahwa; harta itu agar tidak beredar dikalangan orang kaya saja diantara kamu, (QS.59.7). yang kedua jaminan sosial, dalam ekonomi Islam keadilan ekonomi tidak akan tercapai bila tidak ada jaminan sosial, sistem ekonomi Islam menjamin telaksananya jaminan sosial, karena Islam mengajarkan umatnya agar saling tolong menolang dalam menanggung beban untuk kemaslahatan bersama. 

Oleh karena itu tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. al-Qur'an menyatakan bahwa; tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang membiarkan anak yatim dan mereka juga tidak memberikan makan orang miskin (QS.107.1-3). 

Ini artinya bahwa Islam itu sangat identik dengan kasih sayang, tolong-menolang antara sesama untuk mencapai kesejahteraan. Dan yang ketiga yaitu peran negara, dalam ekonomi Islam negara memiliki kewajiban terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat, karena negara memiliki kuasa yang besar terhadap tercapainya kesejahteraan. Untuk itu Negara berkewajiban untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kepentingan rakyatnya secara menyeluruh.

Sebagai contoh peran negara dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan antara lain yaitu menekan terjadinya kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, sirkulasi harta harus merata dikalangan masyarakat kurang mampu artinya kekayaan tidak hanya mengendap di orang kaya saja melainkan harus didistribusikan dengan adil, negara harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat sendiri ketimbang asing maupun aseng, negara memberikan dukungan kepada para pengusaha kecil menengah baik itu dalam bentuk modal atau pelatihan, yang paling penting lagi yaitu optimalisasi potensi zakat oleh negara sebagai wujud untuk memberikan disrtibusi harta yang adil dan merata kepada masyarakat yang kurang mampu.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari ekonomi yang berkeadilan tersebut perlu adanya itikad atau kesungguhan dari kita semua mulai dari pribadi, masyarakat sampai negara untuk menciptakan masyarakat yang berdedikasi terhadap terciptanya kesejahteraan dan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. wallahu a'lam