Dalam konteks digital, perusahaan teknologi besar sering dikritik karena praktik BEPS mereka. studi kualitatif mengenai strategi BEPS yang digunakan oleh perusahaan teknologi di Indonesia. Apa metode transfer pricing atau struktur perusahaan yang biasa digunakan, dan bagaimana hal ini memengaruhi penerimaan pajak negara?
A2 : Transfer pricing adalah metode penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga dalam transaksi antar perusahaan yang terkait. Transfer pricing dapat memengaruhi penerimaan pajak negara karena dapat digunakan untuk memindahkan keuntungan dari perusahaan yang beroperasi di negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah.Â
Di Indonesia, transfer pricing diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Beberapa metode transfer pricing yang biasa digunakan oleh perusahaan teknologi di Indonesia antara lain:
- Metode Perbandingan Harga yang Sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method)
- Metode Biaya yang Dikeluarkan (Cost Plus Method)
- Metode Laba Bersih yang Diperoleh (Resale Price Method)
- Metode Laba Bersih yang Diperoleh (Profit Split Method)
Struktur perusahaan yang biasa digunakan oleh perusahaan teknologi di Indonesia adalah dengan membentuk anak perusahaan di negara dengan pajak rendah atau dengan menggunakan jasa perusahaan yang berada di negara dengan pajak rendah. Hal ini dapat memengaruhi penerimaan pajak negara karena dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, DJP memperketat pengawasan terhadap transfer pricing dan mewajibkan perusahaan untuk menyusun dokumen transfer pricing sebagai bukti bahwa penetapan harga yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip harga pasar (arm's length principle).
3. Dampak Sosial Praktik BEPS (Kualitatif)
Bagaimana praktik BEPS di Indonesia dapat berdampak pada masyarakat dan ekonomi?
A3 : Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. BEPS dapat merugikan negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem perpajakannya, serta dapat mendorong terciptanya unfairness di dalam perekonomian global. Di Indonesia, BEPS dapat berdampak pada masyarakat dan ekonomi sebagai berikut:
- Menurunnya penerimaan negara: BEPS dapat mengurangi penerimaan negara dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan multinasional. Hal ini dapat mengganggu kesinambungan fiskal suatu negara dalam rangka membiayai pembangunan ekonomi negaranya.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan: BEPS dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada investasi, jasa, kompetisi, dan pertumbuhan dan pasar tenaga kerja global.
- Menurunnya daya saing perusahaan dalam negeri: BEPS dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan multinasional yang melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat mengurangi daya saing perusahaan dalam negeri yang membayar pajak secara normal.
Untuk mengatasi praktik BEPS, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan, seperti penerapan Advance Pricing Agreement dan Mutual Agreement Procedure secara intensif agar praktik BEPS dapat teratasi antar negara. Selain itu, diperlukan tindakan hukum untuk melawan praktik transfer pricing yang berakibat pada penggerusan laba (BEPS) di Indonesia. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam negeri.
4. Hilangnya Pendapatan Pajak (Kuantitatif)
Berapa jumlah kerugian yang di timbulkan akibat dari Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di seluruh dunia?
A4 : Dikutip dari Pajak.com, kementerian Keuangan mencatat, potensi penerimaan pajak global yang hilang akibat BEPS mencapai Rp. 3.360 triliun setiap tahunnya. BEPS telah menyebabkan pemerintah kehilangan penerimaan yang signifikan dari pajak korporasi yang disebabkan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Selain itu, praktik transfer pricing juga dapat menyebabkan kehilangan penerimaan pajak yang mencapai triliunan rupiah. Meskipun terdapat perbedaan perkiraan besaran kehilangan pajak akibat BEPS dan transfer pricing, namun dapat disimpulkan bahwa besaran kehilangan pajak akibat BEPS dan transfer pricing sangat besar dan signifikan.
