Apa yang disebut oleh Prayuth bahwa Thailand telah menjadi negara demokrasi adalah suatu pernyataan yang berpijak hanya pada satu indikator monopoli menurut dirinya sendiri yaitu Pemilu sebagai alat. Demokrasi ideal yang di dalamnya terdapat kebebasan berekspresi dan berpendapat belum didapat oleh warga Thailand yang masih dibayang-bayangi oleh sejumlah aturan pengekangan.
Pengekangan yang ada di Thailand serasa sempurna kaa Lese Majeste atau Undang-Undang perlindungan bagi raja dan kerabatnya mulai diaktifkan kembali. Kelindan antara "Marwah" kerajaan dengan militer tidak terelakan lagi kala militer mendukung RUU Lese Majeste di depan presentasi lembaga HAM (Hak Asasi Manusia) PBB beberapa tahun lalu. Sebuah perkongsian yang sempurna dan simbioisis yang sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu saling berkaitan.
Lese Majeste Thailand yang menurut PBB dan negara barat khususnya Amerika Serikat adalah yang paling keras di dunia. 112 pasal yang ada pada hukum yang diaktifkan sejak 1908 itu banyak menyeret warga terutama pemuda Thailand ke penjara untuk waktu yang cukup lama. Tak main-main, hukuman maksimal bagi orang yang dianggap menghina raja dan keluarganya mencapai 15 tahun. Inilah yang coba ditawarkan oleh Move Forward yang notabene representasi dari anak muda Thailand untuk melakukan reformasi pada tataran pemerintahan di Thailand.
Masyarakat tradisional yang dimungkinkan dalam kategori tua masih percaya pada mitos (Anggriancy: 2019). Hal itulah yang dicoba direformasi oleh para pemuda Thailand salah satunya melalui kemenangan Move Forward yang diketuai Pita Limjaroenrat. Para pemuda Thailand yang berkeyakinan Kerajaan harus di bawah konstitusi terus merangsek pada tataran politik agar Thailand lebih bersifat egaliter.
Tantangan Para Pemuda Thailand
Terdapat paradoksal pada apa yang disebut dengan demokrsi menurut PM Prayuth. Faktanya, majelis dalam parlemen tetap ditentukan oleh militer yang sebetulnya itu adalah rumah besar bagi sang PM. Itu adalah tantangan bagi para reformis untuk naik ke tampuk kekuasaan karena mereka harus mencapi kesepakatan politik atau berkolaisi agar bisa membangun sebuah pemerintahan.
Semangat, adalah modal yang dipunyai pemuda untuk mencoba menghegemoni perpolitikan dan menjadi trend di beberapa tempat. Tapi, semangat saja tidak cukup apabila pemuda akan menggantikan sebuah hegemoni yang sudah ada. Mereka harus lebih berkompromi dengan para senior agar apa yang disebut dengan nilai ideal bisa tergapai walaupun memerlukan waktu. Demokrasi bukan sesuatu yang haram untuk melakukan kompromi bahkan dengan lawan politik sehingga cita-cita politik bisa tergapai (Novarlia: 2015). Faktanya, itulah yang terjadi di Thailand karena pemenang Pemilu pun termasuk yang sekarang harus berkompromi dengan pihak lain, asalkan deviasi ideologi tidak terlalu melebar.
Rekonsiliasi post Pemilu juga harus dilaksanakan apabila mereka ingin negara mereka terus dalam keadaan stabil. Instabilitas adalah hal yang berulang kali menjadi alasan militer dalam melakukan kudeta sebanyak 23 kali dalam 74 tahun ini. Jika stabiitas artinya menyampaikan pendapat yang proporsional, maka pemerintah harus siap menyediakan ruang publik yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat.
Sambil berharap militer benar-benar akan lebih percaya kepada pemerintahan sipil yang demokratis, dunia juga menantikan bagaimana mitos sisifus di Thailand tidak terjadi. Yingluck Sinawatra yang menang secara demokratis kemudian dikudeta militer yang melihat instabilitas Thailand pada 2014 diharapkan tidak berulang menuju siklus yang sama. Tapi, agaknya tantangan terdekat bagi para pemuda Thailand sekarang ini adalah memastikan jagoan mereka tidak layu sebelum berkembang karena aturan hukum yang sedang berhembus.
Yang bisa kita ambil dari peristiwa politik yang terjadi di kawasan ASEAN seperti Myanmar, Malaysia dan terakhir adalah Thailand adalah stabilitas dalam negeri sangat penting dan jangan sampai Indonesia kembali pada masa kelam dimana kebebasan adalah suatu yang mahal karena kita pernah membayar itu dengan darah yang sangat mahal. Batu besar bernama demokrasi yang perlahan diangkat menuju puncak jangan sampai tergelinding kembali ke titik yang paling bawah.
Kedua, akomodasi politik bagi kaum muda di Indonesia tidak perlu sestruggling jika dibandingkan dengan yang terjadi di kawasan. Hanya saja, tipikal empiris khas kaum muda harus lebih didampingi dengan determinasi rasa dalam mengelola negara baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga pengelolaan negara menjadi lebih presisi.
