Di tengah laju perkembangan teknologi yang semakin pesat, kecerdasan buatan (AI) telah merambah hampir semua sektor kehidupan di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi, Indonesia menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam perkembangan teknologi modern. Penggunaan AI yang meluas, mulai dari sektor pemerintahan hingga pendidikan, memunculkan dilema etis dan moral yang mendalam.
Pertumbuhan teknologi AI, yang ditandai dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas, juga memunculkan potensi masalah seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, dan dampak sosial negatif lainnya.Â
Situasi ini memaksa kita untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih filosofis dan normatif dalam menghadapi teknologi. Ini menunjukkan perlunya suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.
Indonesia, dengan nilai-nilai luhurnya, harus mengambil langkah proaktif dalam mengatur dan mengarahkan pengembangan AI. Hal ini bukan hanya tentang kemajuan ekonomi; ini adalah tentang memastikan bahwa teknologi mendukung dan memperkuat struktur sosial dan budaya yang ada. Absennya kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk AI menimbulkan risiko penyalahgunaan teknologi ini.
Regulasi yang tidak memadai seringkali memungkinkan AI digunakan dengan cara yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini termasuk diskriminasi berbasis algoritma yang tidak terdeteksi dan pelanggaran privasi yang massif. Pengembang teknologi dan pengguna AI di Indonesia harus lebih sadar akan dampak etis dari produk yang mereka ciptakan dan gunakan, terutama dalam konteks nilai budaya lokal.
Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pengawasan etis menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, penggunaan data pribadi dalam aplikasi AI yang tidak mengutamakan keamanan dan transparansi dapat membahayakan privasi individu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik menjadi sangat penting.
Menanamkan nilai-nilai kebudiluhuran dalam pengembangan AI melibatkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pengembangan regulasi yang responsif dan dinamis sangat dibutuhkan. Pemerintah Indonesia harus berinisiatif untuk merancang dan menerapkan undang-undang yang memadai untuk mengawasi penggunaan AI, memastikan bahwa semua aplikasi teknologi baru mematuhi standar etis yang ketat.
Pendidikan dan pelatihan etika bagi pengembang teknologi juga harus diperkuat. Universitas dan lembaga pendidikan harus memasukkan kurikulum tentang etika teknologi untuk mempersiapkan para pengembang masa depan dengan pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab sosial dan moral. Hal ini akan memastikan bahwa mereka mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari pekerjaan mereka.
Selanjutnya, audit dan transparansi algoritma harus menjadi praktik standar dalam industri AI. Pemeriksaan rutin dan evaluasi dari aplikasi AI harus dilakukan untuk menjamin bahwa mereka tidak mengandung bias yang tidak diinginkan atau diskriminasi. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan objektivitas.
Perlindungan data pribadi merupakan aspek lain yang mendesak. Dalam era digital ini, data merupakan komoditas yang sangat berharga, dan perlindungan terhadap data-data ini harus menjadi prioritas utama. Kebijakan yang mengatur penanganan dan penggunaan data pribadi harus diperketat, dengan sanksi yang berat untuk pelanggaran.
Selain itu, harus ada upaya bersama antara pemerintah, industri, dan akademi untuk mengembangkan AI yang tidak hanya canggih tetapi juga berbudi luhur. Kerjasama ini dapat menciptakan sebuah ekosistem di mana inovasi teknologi selaras dengan kebutuhan dan nilai masyarakat Indonesia.
