Dewasa ini, terjadi pergeseran struktur social yang cukup signifikan di Indonesia dengan semakin mudahnya akan akses sumber daya dan informasi sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan perbandingan data Bank Dunia yaitu pada 2003 sebesar 37,7 persen populasi menjadi 56,6 persen populasi pada tahun 2010.
Pertumbuhan ini patut diwaspadai bila ditinjau dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, hal ini menjadi peluang bagi tumbuhnya industry-industri barang-barang konsumsi dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat yang semakin meningkat akibat munculnya orang-orang kaya. Tapi di sisi lain, realitas ini akan menjadi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi apabila pertumbuhan kelas menengah ini tidak merata pada tiap sector dan daerah.
Pertumbuhan kelas menengah belumlah berarti menghasilkan peningkatan kuantitas penciptaan lapangan kerja. Sebab kelas menengah yang terbentuk ini bisa jadi merupakan kaum profesional dan bukanlah dari kalangan wiraswasta yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dan fenomena ini bisa menjadi tidak produktif. Ini disebabkan oleh karena meningkatnya daya beli yang tidak diimbangi dengan meningkatnya produktivitas. Selain itu kelas menengah professional yang konsumtif juga dapat menimbulkan kekacauan dan penurunan pertumbuhan ekonomi bila infratruktur public tidak memadai. Misalkan kemacetan yang sering terjadi sekarang karena meningkatnya daya beli kendaraan pribadi tidak diimbangi jalan raya yang baik.
Ketidakmerataan pertumbuhan kelas menengah ditunjukkan dengan data yang mengatakan bahwa pada medio 2000 sampai 2002, angka kemiskinan turun satu poin lebih, akan tetapi angka kesenjangan ekonomi malah meningkat sebanyak 4 poin. Ini artinya pada satu pihak ekonominya semakin kuat, dan di pihak lain yang miskin tidak beranjak dari tempatnya bahkan bisa jadi menjadi lebih miskin. Hal ini erat kaitannya dengan kenapa begitu penting bagi kita menyoroti apakah kelas menengah yang tercipta berasal dari kaum professional atau wiraswasta.
Pertumbuhan kelas menengah yang tidak merata ini harus disikapi pihak pemerintah dengan menelurkan produk kebijakan yang sesuai. Pemberian subsidi akan berbagai kebutuhan harus diberikan bagi masyarakat kelas bawah agar mereka dapat tumbuh. Utamanya pemerintah harus memperhatikan masalah kebutuhan pokok seperti harga pangan, karena 60% penghasilan kaum miskin dipakai untuk belanja pangan. Aksesbilitas akan pendidikan juga perlu ditingkatkan bagi kalangan ini karena peningkatan intelektual sumber daya manusia adalah kunci tumbuhnya kemampuan ekonomi yang berujung pada pemerataan ekonomi. Sayangnya saat ini pendidikan mayoritas dikuasai oleh kaum menengah ke atas sehingga kaum menengah ke bawah semakin sulit menjangkaunya.
Sementara untuk mengakomodasi banyak munculnya kelas menengah, sarana prasarana publik seperti misalnya angkutan umum, stasiun, jalanan dan lainnya harus ditingkatkan kualitasnya sehingga produktivitas meningkat dan cost yang terbuang dapat dialihkan untuk subsidi kelas bawah. Jika hal ini terjadi maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi optimal dan cepat.
