Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila: Wujudkan Harmonisasi Pluralisme Hukum Indonesia

Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang berdasarkan pada konsep "Rechtstaat" sejak proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri khas yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, menjadikannya sebagai Negara Hukum Pancasila. 

Namun, keberadaan pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, menghadirkan tantangan tersendiri dalam menciptakan kepastian dan integritas hukum. Tulisan ini akan membahas tiga isu utama yang terkait dengan tantangan pluralisme hukum di Indonesia serta pentingnya pembentukan sistem hukum nasional yang harmonis berdasarkan Pancasila.

Tumpang Tindih Sistem Hukum

Keragaman hukum di Indonesia sering kali menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Hukum adat, yang berakar dari tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal, seringkali berbenturan dengan hukum nasional yang diadopsi dari sistem Barat, seperti Civil Law dan Common Law. 

Misalnya, dalam kasus pertanahan, hukum adat yang mengatur kepemilikan tanah secara turun-temurun sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Tumpang tindih ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya menghambat investasi dan pembangunan ekonomi.

Integrasi Hukum Agama

Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan, perceraian, dan waris. Meskipun hukum Islam diakui dalam banyak aturan perundang-undangan, penerapannya sering kali mengalami benturan dengan hukum nasional yang bersifat sekuler. 

Contohnya, perbedaan ketentuan mengenai usia minimum untuk menikah antara hukum Islam dan hukum nasional dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses hukum. Integrasi hukum agama dalam sistem hukum nasional perlu dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak tatanan hukum dan sosial.

Pengaruh Budaya dan Sosial

Indonesia memiliki keragaman budaya dan sosial yang sangat kaya, yang mencerminkan berbagai nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini turut mempengaruhi beragamnya sistem hukum yang berlaku. Namun, pluralisme hukum ini sering kali dihadapkan pada tantangan dalam harmonisasi dan implementasinya. 

Ketidakselarasan antara hukum yang diadopsi dari budaya lokal dengan hukum nasional yang mengacu pada prinsip-prinsip modern dapat mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi. Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat adat, aturan hukum mengenai hak-hak perempuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan ketentuan hukum nasional yang lebih progresif.

Untuk mengatasi tantangan pluralisme hukum di Indonesia, sangat penting untuk membentuk sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, yang mampu menciptakan hukum yang terintegrasi, harmonis, dan tidak saling bertentangan. 

Pancasila, sebagai dasar filosofis-ideologis negara, harus menjadi landasan utama dalam penyusunan hukum, guna menghilangkan konflik dan ketidakcocokan antara norma-norma hukum. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan dapat menjamin kepastian hukum, penegakan hukum, serta perlindungan hukum yang adil dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.