Dirty Vote adalah film dokumenter yang menungkapkan beberapa data atau bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Film dokumenter ini dirilis di Youtube pada hari Minggu (11/2) dan sempat menggemparkan publik.
Dirty Vote ini disajikan oleh tiga pakar tata hukum negara, yaitu Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Mochtar. Dirty Vote berdurasi 1 jam 57 menit, terdapat berbagai data dan juga beberapa analisis dari tiga pakar tata hukum negara tersebut.
Dimulai dengan scene Bapak Presiden Jokowi berbicara mengenai kepantasan putra sulung nya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden di Pemilu 2024. Pak Jokowi sendiri mengakui dan menyetujui bahwa putra sulung nya memang belum pantas untuk maju sebagai calon wakil presiden, dengan alasan belum banyak pengalaman dan masih dua tahun menjabat sebagai walikota.
Dilanjutkan dengan penjelasan atau analisa mengenai betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara. Juga mengenai sebaran wilayah di pulau Papua. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki dua provinsi dan sekarang mereka telah memiliki empat provinsi baru dan bisa langsung ikut serta dalam Pemilu 2024. Berbeda dengan provinsi Kaltara yang didirikan pada tahun 2013 tapi mereka tidak bisa ikut sertamerta pada pemilu 2014, mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut serta dalam pemilu 2019.
Lalu, dibahas mengenai ditunjuknya 20 Pj Gubernur. Memang benar, penunjukan Pj itu adalah bagian dari manajemen administrasi pemerintahan. Tapi itu bisa jadi sumber pengaruh luar biasa dalam penunjukan jabatan, karna dapat diarahkan untuk mendukung salah satu paslon. Kemudian bisa saja terjadi mobilisasi birokrasi secara dahsyat.
Bisa dilihat dari adanya kelompok Desa Bersatu menggelar deklarasi acara untuk mendukung paslon tertentu dengan berbagai potensi. Serta beberapa menteri yang berlagak tidak netral dengan bergabungnya dalam tim kampanye paslon tertentu dan tentu saja tidak mengajukan cuti. Sangat berbahaya karena bisa dipastikan akan adanya penyalahgunaan terhadap fasilitas negara.
Selain itu, adanya penyelewengan bansos yang digunakan sebagai alat kampanye, yang dimana anggaran dana Bansos 2024 ini jauh lebih besar daripada Bansos pada masa sangat dibutuhkan yaitu ketika pandemi Covid-19. Penyelewengan bansos ini tentu saja menurut saya, sangat tidak etis untuk dilakukan apalagi dalam musim pemilu seperti ini. Karena akan sangat mengganggu kestabilan kekuatan dalam meningkatkan elektabilitas dari paslon tertentu.
Dan diakhiri dengan kronologi lengkap Mahkamah Konstitusi dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 02. Terjadi banyak sekali kejanggalan dalam proses tersebut. Dimana juga terdapat seorang paman dari seseorang yang diuntungkan dari kasus ini.
Menurut saya memang benar, Pak Jokowi tidak menyatakan langsung keberpihakan terhadap paslon tertentu. Tetapi kita sebagai masyarakat tidak sebodoh itu, untuk melihat gerak gerik Pak Jokowi yang sudah mulai terang-terangan dalam menunjukkan keberpihakannya. Tetapi selalu saja Pihak Pak Jokowi ini setiap kejadian akan selalu ada alasannya, seperti Presiden boleh berkampanye atau tidak, memang ada undang-undangnya, tapi juga ada undang-undang lain yang mengatakan ketidakbolehan Presiden untuk berpihak.
Saya kutip dari omongan Pengamat Politik "Pak Jokowi hanya memilih yang membolehkan bukan yang melarang dia,". "Bahwa undang-undang itu ada cara membacanya itu semacam cross fertilation itu. Kan undang-undang itu didesain untuk menghalangi dan untuk membolehkan, nah bagian menghalangi itu dia (Pak Jokowi) tidak peduli,".
Setelah semua apa yang saya tulis diatas, bisa dipastikan bagaimana film ini menggambarkan bagaimana kotornya situasi politik di negara ini. Semua seakan-akan sudah TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Kenapa bisa saya katakan seperti itu, karena bisa kita lihat sendiri bagaimana terdesain rapinya semua yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, mengenai pemekaran provinsi di Papua, lalu kejanggalan penunjukan Pj Gubernur dan banyak kejanggalan lainnya.
Dengan terjadinya semua itu, tentu saja ada aksi ada reaksi. Langsung ada berbagai reaksi dari masyarakat mengenai film dokumenter tersebut. Banyak yang memang langsung tersadarkan akan kerusakan demokrasi yang sudah terjadi, lalu tidak sedikit juga yang masih keras kepala dengan mengatakan itu hanyalah film dokumenter yang berisikan fitnah dan hanya ingin menjegal paslon tertentu.
Tentu saja itu tidak masuk akal, jika dikatakan Dirty Vote ini bertujuan untuk menjatuhkan paslon tertentu saja. Karena lengkap dari awal berbagai kesalahan dari semua paslon diungkapkan dalam film berdurasi satu jam lebih itu. Kebetulan saja, kesalahan dari paslon 02 itu terlalu banyak jadi seakan hanya ingin menjatuhkan paslon tersebut.
Kita bisa lihat, yang tidak suka dengan Dirty Vote itu sendiri juga masyarakat yang sudah bias terhadap paslon tersebut, bisa dikatakan buta mata buta hati nurani. Padahal tentu saja ini bisa digunakan sebagai pendidikan politik, untuk membuka mata seluruh masyarakat akan kondisi politik di Indonesia sekarang ini.
Terbukti dari beberapa akademisi dari beberapa universitas ternama sampai mengangkat suara mengenai demokrasi saat ini. Bersuara dan meminta untuk kembalikan lagi semuanya pada koridor demokrasi yang sehat. Lalu mirisnya, setelah banyaknya akademisi, guru-guru besar yang mengangkat suara itu, dijatuhkan dan dikatakan sebagai partisan. Bagaimana bisa seorang guru besar, profesor dikatakan sebagai partisan? tentu saja ini sangat menyayat hati.
Diharapkan dengan segala data dan fakta yang sudah disampaikan dalam Dirty Vote ini, bisa merubah pemikiran kita mengenai betapa rusaknya sudah demokrasi yang sudah ada di Indonesia. Saya rasa ini memang sengaja diangkat saat masa tenang, karena agar banyak yang berpikir ulang saat hendak memilih, bukan untuk membuat onar saat masa tenang.
Mengutip closing statement dari Bivitri Susanti yang menghebohkan jagat maya.
"Untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, yakni mental culas dan tahan malu," ujarnya.
Berikut opini saya mengenai Dirty Vote, saya merangkum sedikit dari seluruh isi film dokumenter tersebut, mengenai beberapa data/masalah yang dipaparkan. Dengan banyak harapan semoga banyak yang tersadarkan. Walaupun dengan kondisi saat ini, kita sudah menentukan pilihan kita, tetapi semoga tetap dapat memberikan pandangan baru dan luas terhadap situasi politik saat ini di Indonesia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
